KAB. BANDUNG,– Bupati Bandung, Dadang Supriatna berharap Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bandung selaras dan bersinergi dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dalam penanganan maupun penaggulangan bencana.
“FPRB ini mitra kerja BPBD Kabupaten Bandung. Maka dari mulai titik risiko bencana di mana dan FPRB ini harus betul-betul memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga saat terjadi bencana bisa dipahami dan tidak usah kaget. Inilah salah satu fungsi dan tugas FPRB ini,” kata Dadang Supriatna, usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) III FPRB Kabupaten Bandung tahun 2024 di Gedung Dewi Sartika Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Selasa (10/12).
Didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama, Bupati Bandung juga berharap kedepan kepada FPRB Kabupaten Bandung untuk terus bersinergi dengan TNI, dan Polri.
“Karena bantuan TNI dan Polri sudah sangat luar biasa dan dalam kontek sinergi yang sangat luar biasa,” katanya.
Bupati Bedas mengatakan, selama memimpin Kabupaten Bandung, dengan sinergitas TNI dan Polri tetap kondusif. Kemudian dengan sinergitas masyarakat, ormas, maupun ormas Islam turut mendorong, sehingga program-program apa yang terjadi di Kabupaten Bandung bisa berjalan dengan baik.
“Ini dibuktikan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB ini dampak dari kondusifitas. Kenapa kondusif, karena kita semua elemen bekerja sama. Ini membuktikan bahwa ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan kedepan,” tutur Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
Kang DS mengajak kepada FPRB Kabupaten Bandung bahwa programnya harus betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
“Terutama di basis sekolah-sekolah, khususnya para siswa SD, SMP, dan SMA yang harus diberikan edukasi. Apabila terjadi bencana bisa menanggulangi dirinya sendiri. Selain membantu para sahabat atau teman-temannya dan warga lainnya,” tuturnya.
Melalui FPRB ini, orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini berharap semua komponen yang bergerak dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Bandung bisa teratasi secara cepat.
Lebih lanjut, Kang DS menyebutkan bahwa Kabupaten Bandung masuk daerah rawan bencana, dan di antaranya di 17 dari 31 kecamatan yang jadi titik lokus daerah rawan bencana.
“Maka FPRB ini harus berada di 17 kecamatan minimal atau di 31 kecamatan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan, apabila terjadi gempa bumi, di mana titik lokus dan segala macamnya, ini kita lakukan,” katanya.
Melalui program-program FPRB setelah dilaksanakan Musda III, Kang DS mengatakan siapapun nanti yang terpilih jadi Ketua FPRB Kabupaten Bandung dan nanti audiensi dengan dirinya.
“Nanti kita dorong untuk bisa membuat rakerda atau rapat kerja daerah untuk FPRB Kabupaten Bandung. Dan kita putuskan, kaitan dengan anggaran kita akan support sepanjang itu bisa berdampak positif untuk warga Kabupaten Bandung,” tuturnya.
Bupati Bandung juga melihat para peserta Musda III FPRB Kabupaten Bandung ini sudah paham tentang situasi dan lokasi di wilayah Kabupaten Bandung.
“Sehingga saya optimis dengan kepemimpinan kedepan bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Musda III FPRB Kabupaten Bandung Ahmad Fathoni mengatakan, Musda III FPRB Kabupaten Bandung ini diikuti 95 lembaga dan masing-masing lembaga menghadirkan dua orang, sehingga totalnya 190 peserta yang hadir.
“Kami berharap dalam pelaksanaan Musda III FPRB Kabupaten Bandung ini menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan berkah bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” katanya.
Pada pelaksanaan Musda III FPRB Kabupaten Bandung itu, juga turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung lainnya, di antaranya Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, perwakilan Lanud Sulaiman dan Polresta Bandung. Juga dari para OKP dan pihak lainnya. (Abah Abadi)
