SORONG,– Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menerima audiensi dari Kepala BPKP Papua Barat Daya, Edi Sunardi, beserta jajarannya, Senin (13/1).
Pertemuan ini menjadi momen penting karena BPKP Papua Barat Daya kini telah berkantor di Kota Sorong. Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menyampaikan apresiasinya atas silaturahmi ini dan berharap terjalinnya sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Sorong dan BPKP.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan Kota Sorong. Kehadiran BPKP di Sorong diharapkan juga dapat memberikan pengawasan lebih efektif terhadap pengelolaan anggaran.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Wali Kota menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah pola penyerapan anggaran yang cenderung meningkat pada akhir tahun.
Kondisi ini dianggap kurang ideal karena seharusnya penyerapan anggaran dilakukan secara merata pada setiap triwulan. Ia menegaskan pentingnya stabilitas dalam pengelolaan anggaran agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
Masalah ini menjadi salah satu fokus utama yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pj Wali Kota Sorong memberikan arahan kepada Inspektur Kota Sorong agar segera mengumpulkan BPKAD dan para pengelola anggaran.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan pengarahan terkait peningkatan tata kelola administrasi keuangan. Dalam pengarahan tersebut, diharapkan adanya strategi yang dapat diterapkan guna memastikan penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun.
Pj Wali Kota menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara OPD dalam menjalankan program-program strategis pemerintah.
Sebagai bentuk pengawasan yang lebih intensif, Pj Wali Kota menginstruksikan BPKAD untuk melaporkan perkembangan penyerapan anggaran secara mingguan.
Laporan ini akan disampaikan melalui grup WhatsApp sebagai platform komunikasi yang cepat dan efisien. Dengan langkah ini, diharapkan setiap OPD dapat lebih transparan dalam menunjukkan capaian kinerjanya.
Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi OPD yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pengelolaan anggaran.
Pj Wali Kota berharap, melalui kerja sama dengan BPKP Papua Barat Daya, pengelolaan keuangan di Kota Sorong semakin profesional dan akuntabel.
Dengan pengawasan yang baik, Kota Sorong diharapkan dapat menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dari kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan BPKP untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik di masa depan. (Abas)
