BANDUNG,— Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah pelaporan penipuan digital tertinggi di Tanah Air. Lebih dari 131 ribu laporan scam tercatat berasal dari Jawa Barat.
Di balik angka tersebut tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa yang paling banyak menjadi sasaran, modus apa yang paling ganas, dan daerah mana di Jawa Barat yang paling rentan?
Pertanyaan itulah yang dinilai harus mulai dijawab dalam Bandung Digital Security Forum (BDSF) 2026, bukan sekadar melalui seminar dan kampanye waspada penipuan.
Praktisi teknologi informasi, keamanan siber dan hukum Satriyo Wibowo S.T., MBA., M.H., IPM, CERG mendorong BDSF 2026 menggunakan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai fondasi untuk membangun peta risiko scam di Jawa Barat.
Menurut Satriyo, data laporan yang sudah tersedia merupakan “tambang informasi” yang dapat diolah menjadi program mitigasi dengan sasaran jauh lebih presisi.
“Data itu saja kita olah bagaimana kita sebagai warga Jawa Barat bisa memitigasi risiko itu. Menurut saya, ini menjadi suatu peluang yang besar karena sudah ada problemnya,” kata Satriyo saat wawancara melalui Zoom Meeting, Jumat, 11 September 2026.
BDSF 2026 yang diinisiasi Jurnalis Hukum Bandung (JHB) bersama PWI Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.
Forum tersebut diharapkan tidak berhenti membicarakan ancaman keamanan digital, tetapi melahirkan langkah konkret untuk menekan risiko masyarakat menjadi sasaran scam.
131.445 Laporan, Jawa Barat Tertinggi
Dorongan itu bukan tanpa alasan.
Data yang disampaikan OJK Jawa Barat pada Agustus 2026 mencatat sebanyak 131.445 laporan scam berasal dari Jawa Barat, sekaligus menjadi jumlah pelaporan tertinggi dibandingkan provinsi lain.
Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok tercatat berada di antara daerah dengan laporan terbanyak di Jawa Barat.
Angka 131.445 perlu dipahami sebagai jumlah laporan, bukan serta-merta jumlah individu korban. Sebuah kejadian penipuan dapat berkaitan dengan sejumlah rekening maupun transaksi.
Namun besarnya angka tersebut tetap memperlihatkan skala persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Bahkan secara nasional, jumlah laporan terus bertambah.
Data terbaru OJK menyebut sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 668.441 laporan telah masuk. Sebanyak 1.276.688 rekening yang dilaporkan telah diverifikasi, dan 659.419 rekening di antaranya diblokir.
Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp771,2 miliar.
Sebulan sebelumnya, hingga 31 Juli 2026, IASC masih mencatat 637.055 laporan, 1.179.881 rekening dilaporkan, dan 607.210 rekening diblokir. Dana korban yang ketika itu berhasil diblokir mencapai Rp724,1 miliar, sedangkan sekitar Rp204,3 miliar telah berhasil dikembalikan kepada korban.
Laju pertambahan laporan tersebut menunjukkan scam bukan lagi sekadar gangguan di dunia maya. Penipuan digital telah bersentuhan langsung dengan tabungan, transaksi dan kehidupan ekonomi masyarakat.
Jangan Biarkan Data Berakhir Jadi Statistik
Di sinilah Satriyo melihat BDSF 2026 mempunyai peluang mengambil posisi berbeda.
Menurut dia, data IASC tidak seharusnya hanya muncul sebagai deretan angka dalam laporan tahunan, konferensi pers atau materi seminar.
Data itu mesti “dibedah”.
Mulai dari kabupaten dan kota asal laporan, jenis penipuan, nilai kerugian, kelompok masyarakat yang disasar hingga pola serangan yang digunakan pelaku.
“Kalau sama-sama kita launching gerakan, targetnya jelas. Gerakan ini ingin menurunkan risiko penipuan digital dari tahun lalu, misalnya. Itu kan lebih jelas,” ujar Satriyo.
Dengan pola tersebut, sebuah kampanye keamanan digital memiliki ukuran keberhasilan.
Bukan sebatas berapa seminar yang digelar atau berapa banyak peserta yang hadir.
Pertanyaannya menjadi jauh lebih konkret: apakah setelah intervensi dilakukan risiko scam berkurang?
Bongkar Data Sampai Kabupaten dan Kota
Satriyo mengusulkan data IASC/OJK dapat dipetakan lebih jauh hingga tingkat kabupaten dan kota.
Tujuannya sederhana tetapi strategis.
Jawa Barat tidak dapat diperlakukan sebagai satu wilayah dengan karakter ancaman yang seragam.
“Kalau semua datanya per kota sudah dapat, penipuannya apa saja, kemudian sudah clear modus yang paling tinggi apa, baru kemudian kita lihat bagaimana action plan-nya,” tuturnya.
Kota Bandung, misalnya, bisa memiliki karakter risiko berbeda dibandingkan Kabupaten Bogor, Bekasi, daerah Pantura maupun wilayah Priangan Timur.
Begitu pula profil sasaran scam.
Mahasiswa mempunyai kerentanan berbeda dengan pelaku UMKM. Pekerja mungkin menghadapi modus berbeda dibandingkan aparatur sipil negara, ibu rumah tangga atau kelompok lanjut usia.
Karena itu, kampanye dengan satu materi untuk seluruh kelompok masyarakat dinilai tidak lagi cukup.
Belanja Online, Fake Call hingga Investasi
Pemetaan modus menjadi hal penting karena wajah scam terus berubah.
Data yang disampaikan OJK Jabar sebelumnya menunjukkan penipuan jual-beli atau belanja online berada di antara modus yang paling banyak dilaporkan secara nasional, disusul antara lain fake call atau penipuan dengan pelaku menyamar sebagai pihak maupun institusi tertentu, serta penipuan investasi.
Di lapangan, tekniknya bisa jauh lebih rumit.
Pelaku tidak selalu meminta korban mentransfer uang secara terang-terangan. Mereka dapat membangun kepercayaan, menciptakan rasa panik, menawarkan pekerjaan, mengirim tautan palsu, menyamar sebagai petugas layanan pelanggan hingga memanipulasi korban melalui rekayasa sosial atau social engineering.
Karena itu, menurut Satriyo, setelah peta modus diketahui, materi mitigasi bisa dibuat berbeda.
Jika sebuah daerah didominasi scam transaksi jual-beli, edukasi dapat diarahkan kepada konsumen digital dan pelaku UMKM.
Jika mahasiswa banyak menjadi sasaran penipuan pekerjaan atau investasi, kampanye dapat diarahkan pada verifikasi lowongan kerja, legalitas investasi, akun palsu dan pola komunikasi pelaku.
Jika fake call tinggi, masyarakat perlu dilatih mengenali pola impersonasi atau penyamaran identitas.
OJK sendiri pada Agustus 2026 menerbitkan Booklet Waspada Penipuan (Scam) sebagai bagian dari edukasi menghadapi modus penipuan yang terus berkembang.
Siapa yang Paling Mudah Ditipu?
Pemetaan menurut Satriyo bisa dikembangkan satu tingkat lebih dalam.
Bukan hanya menjawab pertanyaan di mana dan modus apa, tetapi juga siapa yang paling rentan.
“Lebih detail lagi mungkin tingkat pendidikan, lalu dia sebagai apa, apakah sebagai UMKM, apakah sebagai mahasiswa, apakah sebagai PNS,” ujarnya.
Pengolahan tersebut tentu harus dilakukan tanpa membuka identitas korban dan tetap mematuhi prinsip pelindungan data pribadi.
Namun dalam bentuk data agregat, profil risiko dapat menjadi informasi berharga.
Bayangkan jika suatu kota menemukan bahwa sebagian besar laporan berasal dari kelompok usia tertentu dengan modus fake call. Pemerintah dan komunitas bisa membangun program khusus untuk kelompok tersebut.
Sebaliknya, bila kerugian terbesar dialami UMKM akibat transaksi digital palsu, intervensi dapat diarahkan pada keamanan pembayaran, rekening tujuan, tautan transaksi serta verifikasi identitas pembeli dan penjual.
Edukasi pun berubah dari sekadar pesan “jangan mudah percaya” menjadi perlindungan yang berbasis pola serangan nyata.
Satriyo: Minta Breakdown Data ke OJK
Satriyo mendorong pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun komunikasi dengan OJK untuk memperoleh data agregat yang dibutuhkan bagi kepentingan mitigasi.
“Kalau boleh, dari pemerintah kota atau pemerintah daerah atau Pemprov menanyakan, kok Jawa Barat tinggi sekali? Bisa nggak kita dapat breakdown datanya supaya kita bisa bantu masyarakat untuk mitigasi risikonya,” katanya.
Permintaan data secara resmi dapat menjadi pintu masuk.
Selanjutnya, data bisa dipetakan berdasarkan wilayah, modus, besaran kerugian dan karakteristik kelompok berisiko.
Hasil pemetaan itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan intervensi.
Bukan sebaliknya: membuat program terlebih dahulu, lalu mencari persoalan yang ingin diselesaikan.
Enam Bulan Kemudian, Ukur Lagi
Ada satu hal lain yang menurut Satriyo penting: evaluasi.
Gerakan pemberantasan scam harus memiliki angka awal sebagai baseline.
Kemudian, setelah intervensi berjalan selama periode tertentu, data diperiksa kembali.
“Jadi nanti tinggal targeting saja. Nanti kerja sama dengan OJK, minta datanya untuk misalnya enam bulan berikutnya, minta data lagi. Jadi yang kita lakukan itu apakah sudah benar atau mungkin ada yang belum,” katanya.
Konsepnya membentuk sebuah siklus.
Data, pemetaan masalah, intervensi, pengukuran, evaluasi, kemudian perbaikan strategi.
Jika laporan atau nilai kerugian pada suatu modus turun, ada indikasi program bekerja.
Jika modus tertentu tetap melonjak, pendekatannya harus dievaluasi.
Bahkan apabila modus baru muncul, materi edukasi dapat segera disesuaikan.
BDSF 2026 Jangan Sekadar Jadi Forum Seremonial
Dengan angka laporan scam Jawa Barat yang menembus 131 ribu, BDSF 2026 kini memiliki tantangan lebih besar.
Forum keamanan digital tersebut berpeluang menjadi tempat bertemunya pemerintah, regulator, industri, akademisi, praktisi keamanan siber, komunitas, media dan masyarakat untuk menghasilkan agenda yang dapat diukur.
Bukan sekadar berbicara tentang betapa berbahayanya scam.
Tetapi menentukan siapa yang harus dilindungi, dari modus apa, di wilayah mana, dengan intervensi seperti apa dan berapa besar penurunannya yang ingin dicapai.
Terlebih, IASC memang dibangun sebagai pusat koordinasi penanganan penipuan transaksi keuangan. OJK menjelaskan IASC menghubungkan laporan korban secara cepat kepada bank, penyelenggara dompet elektronik dan lembaga keuangan terkait untuk mempercepat penanganan aliran dana hasil penipuan.
Bagi Jawa Barat, data 131.445 laporan dapat menjadi peringatan keras.
Namun bagi Satriyo, angka itu sekaligus bisa menjadi titik awal.
Jika berhasil diubah menjadi peta risiko dan strategi yang terukur, BDSF 2026 berpeluang mengubah perang melawan scam dari sekadar kampanye menjadi gerakan berbasis data.
Dan dari Bandung, model itu bukan tidak mungkin kemudian direplikasi untuk melindungi masyarakat di daerah lain.
Satriyo Wibowo memiliki latar belakang Teknik Elektro ITB, menyelesaikan MBA di School of Business and Management ITB serta Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada. Ia juga berkecimpung dalam isu keamanan siber, pelindungan data, hukum teknologi dan berbagai bidang terkait ekosistem digital.**
