BANDUNG,- Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan masyarakat di wilayahnya.
Iman menuturkan, masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan atau Puskemas semata. Ukuran keberhasilan penyelesaian masalah kesehatan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, perilaku, pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, hingga infrastruktur.
Oleh karena itu, ia mendorong perubahan paradigma dari sekadar Puskesmas yang memberikan pelayanan, menjadi kecamatan yang membangun ekosistem kesehatan masyarakat.
“Yang kita butuhkan bukan semakin banyak rapat, tetapi semakin banyak masalah kesehatan yang benar-benar terselesaikan,” tutur Iman, dalam kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin) Triwulan III Bidang Kesehatan, di Aula Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kamis, 3 September 2026.
Dalam pemaparannya di hadapan peserta yang didominasi ibu-ibu penggerak di kewilayahan itu, ia menyoroti sejumlah poin mendasar untuk efektivitas pembangunan kesehatan daerah. Yang paling utama yakni gerakan yang berorientasi hasil.
Iman meminta Lokakarya Mini tidak sekadar menjadi ajang seremonial atau laporan administratif semata. Indikator keberhasilan harus bergeser dari sekadar jumlah kegiatan menjadi perubahan perilaku dan penurunan risiko penyakit di masyarakat.
Ia juga mendesak penguatan program promotif dan preventif. “Paradigma pelayanan kesehatan harus mulai bergeser dari mengobati ketika sakit menjadi mencegah sebelum sakit melalui edukasi, deteksi dini, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS,” tuturnya.
Di kewilayahan, pendekatan berbasis data harus semakin diperbaharui. Ia menilai intervensi kesehatan harus disesuaikan dengan data spesifik tiap kelurahan atau RW, karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan masalah yang berbeda.
Iman menyatakan, Komisi IV DPRD Kota Bandung tetap berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat, mendorong kebijakan serta anggaran kesehatan, dan memastikan setiap rekomendasi Lokmin tidak berhenti sekadar menjadi dokumen.
“Melalui collaborative governance yang melibatkan pemerintah, DPRD, akademisi, hingga kader RT/RW, pelayanan kesehatan primer di Kota Bandung diharapkan semakin berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Iman.**
