SUMEDANG,– Anggota DPRD Sumedang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Drg. Rahmat Juliadi didampingi anggota DPRD Fraksi Demokrat Willy Jordan menjadi narasumber pada acara Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Acara bertema “Penyelenggaraan Pemilu 2024” itu dilaksanakan aula Kecamatan Cimanggung, Rabu (21/12/2022), dalam rangka menghadapi tahun politik sekaligus dalam rangka pembinaan bagi pemerintah desa, terutama bagi penyelenggara Pemilu 2024.
Rahmat Juliadi mengatakan, untuk mencapai pemilu berkualitas, perlu adanya pembinaan atau bimbingan teknis mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Tak hanya masyarakat yang menjadi subjek dalam menyukseskan pemilu, tetapi pemerintahan desa dan penyelenggara pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan Panwaslu Kecamatan pun menjadi perhatian,” ungkapnya.
Kaitan itu, tutur Rahmat, peserta kegiatan ini ada kepala desa, perangkat desa, Anggota PPK, panwascam, staf kecamatan, Satpol PP dan semua pihak yang nantinya akan terlibat di Pemilu 2024.
“Kami diundang untuk menjadi narasumber oleh kecamatan. Berharap dengan peran serta teman-teman, lahir pemilu yang demokratis dan berintegritas, pemilu yang benar-benar jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia,” paparnya.
Menurut Rahmat, untuk mencapai pemilu berkualitas dan berintegritas, perlu peran serta semua pihak. Di antaranya masyarakat. Bagaimana mereka bisa mengawal Pemilu ini dengan baik dimulai dari proses rekrutmen penyelenggara Pemilu sampai tahapan pemilu nanti.
“Sebab, bakal ada dua momen pesta demokrasi, yang pertama Pemilu Legislatif dan Pilpres pada 14 Februari 2024, dan dilanjut Pilkada serentak pada Oktober 2024,” ujarnya.
Rahmat menambahkan, penyelenggara pemilu harus betul-betul berkualitas dan netral. Kedua, imbuh dia, masyarakat harus mendapatkan sehingga menyadari bahwa Pemilu ini adalah salah satu hal yang bisa menentukan masa depan bangsa.
“Jadi ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti. Partisipasi masyarakat dalam pemilu di Sumedang ini masih belum optimal. Terakhir itu masih sekitar 70%. Kita berharap partisipasi masyarakat di Pemilu 2024 bisa mencapai 80%,” tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya khawatir, jika KPU tidak melaksanakan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, tingkat partisipasi Pemilih menurun. Kemudian, bagaimana caranya peran-peran dari masyarakat bisa menciptakan pemilu yang betul-betul berkualitas dengan sama-sama memberikan pengawasan terhadap jalannya penyelenggara Pemilu ini.
“Bukan tanpa alasan, sebab pemilu ini menggunakan anggaran negara yang besar. Dalam hasil rapat bersama DPRD kemarin, membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit yakni Rp100 miliar. Kemudian anggaran dana cadangan sekitar Rp40 miliar di APBD 2022 dan 2023 nanti. Kemudian di 2024 nya juga tentu alokasinya juga lebih besar lagi,” katanya.
“Jangan sampai alokasi anggaran yang cukup besar baik itu dari pusat provinsi dan kabupaten, ternyata menghasilkan pemilu yang tidak berkualitas. Penyelenggaranya tidak netral, aparaturnya tidak netral, dan tingkat partisipasi menurun. Nah, kami tidak berharap demikian,” tukas Rahmat. (Abas)
