MAYBRAT,–
Pj Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos, M.Si, memimpin apel ASN serta melakukan pertemuan dengan pencari kerja (pencaker) atau honorer daerah (honda) di halaman kantor Pemda Maybrat, Selasa, 2 Juli 2024.
Pertemuan ini dihadiri Pj. Sekda Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa, SH, M.Si, beserta seluruh pimpinan OPD dan kepala dinas.
Berdasarkan Surat Menteri PANRB nomor B/2866/M.SM.01.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023, BPKP dan BKN diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi atas data tenaga non ASN yang terdapat dalam database BKN sebanyak 2,3 juta tenaga non ASN.
Data ini termasuk di dalamnya data tenaga non ASN Kabupaten Maybrat. Kabupaten Maybrat pun segera mengambil langkah dengan mengumpulkan para tenaga honorer untuk diberikan pengarahan.
Dalam pengarahan tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Maybrat telah menindaklanjuti permintaan tersebut melalui Surat Bupati Maybrat nomor 800.1.2.1/102/BUP-MBT/2024 tanggal 18 April 2024.
Surat tersebut berisi permohonan kepada BPKP untuk melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga honorer formasi tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Pertemuan ini bertujuan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di kalangan tenaga honorer daerah.
Para tenaga honorer diharapkan lebih fokus pada arahan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan pentingnya koordinasi antara tenaga honorer dan koordinator yang telah ditunjuk.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer melalui koordinasi yang baik dengan BPKP.
Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau kesalahpahaman yang terjadi di antara para tenaga honorer.
Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak mudah percaya pada berita hoaks yang menyudutkan satu atau beberapa pihak. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima melalui sumber yang terpercaya.
Penting untuk tetap fokus pada proses verifikasi dan validasi ini dengan terus berkoordinasi dengan koordinator yang telah ditunjuk. Melalui langkah ini, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan semua proses berjalan lancar.
Di sisi lain, menjelang Pilkada serentak 2024, masyarakat diingatkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban.
Masyarakat diminta untuk memilih berdasarkan hati nurani dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan provokatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain harus dihindari.
Dalam pertemuan tersebut, Bernhard menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan para ASN, termasuk tenaga honorer, dengan memastikan mereka mendapatkan hak-hak sesuai aturan yang berlaku.
“Selain hak, para ASN juga diingatkan untuk menjalankan kewajiban mereka dengan baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jika kinerja mereka dinilai baik, masa kerja mereka akan diperpanjang,” katanya.
Dengan demikian, tambah Bernhard, kesejahteraan dan keberlangsungan kerja para ASN dapat terjamin. Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga honorer dalam melaksanakan tugas mereka.
Pj Bupati juga menegaskan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar atau hoaks. Informasi yang tidak valid dapat menimbulkan perpecahan dan ketidakstabilan di lingkungan kerja.
Oleh karena itu, Dr. Bernhard mengingatkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Kedisiplinan dalam menyaring informasi sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan solidaritas antar ASN dan tenaga honorer. (Abas)
