PALEMBANG — Desakan untuk segera menonaktifkan Sekretaris Daerah (Sekda) OKU, Darmawan Irianto terus dilakukan berbagai lapisan masyarakat dan organisasi masyarakat.
Kali ini, desakan dilayangkan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang meminta Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menegur keras Pj Bupati OKU, karena terkesan melindungi Sekda OKU Darmawan Irianto dan beberapa pejabat esellon II yang hadir pada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati OKU.
Aksi yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Sumsel kemarin, Jumat 20 September 2024, bahkan meminta Pj Gubernur mengevaluasi Pj Bupati OKU, yang sampai saat ini tidak memberikan tindakan kepada Sekda OKU, Darmawan Irianto yang disinyalir berpihak pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU.
“Kami disini tidak memiliki kepentingan apapun, namun jika kondisi ketidaknetralan ASN di OKU ini dibiarkan, ditakutkan akan memancing terjadinya konflik di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU,” ungkap Koordinator Aksi Fadrianto.
Fadrianto menambahkan, Pj Gubernur Sumsel harus segera memberikan teguran kepada PjBupati OKU agar tegas dengan bawahannya termasuk Sekda.
“Sekda itu bawahan Bupati, jadi semuanya harus ada izin Bupaili,” tegasnya.
Untuk itulah, tidak ada tawar menawar terkait Sekda OKU, yang sudah sangat jelas hadir di acara salah satu Paslon yang akan mengikuti Pilkada OKU 2024.
Pj Gubernur Sumsel harus memerintahkan Pj Bupati OKU untuk segara menonjobkan, Sekda OKU, Kepala Dinas Parawisata, Inpektorat dan Camat Lubuk Batang OKU.
“Jika ini dibiarkan akan berdampak pada konflik horizontal, apalagi Sekda adalah pimpinan tertinggi ASN, jangan sampai roda pemerintahan terganggu karena sikap tidak netral sejumlah pejabat pemerintah,” tegasnya.
Menurut Fadrianto, Sumsel yang semula terkenal dengan zero konflik saat penyelenggaraan Pemilu, bisa terjadi konflik akibat salah satu paslon dan pendukungnya merasa tidak ada keadilan.
“Konflik bisa sangat terrjadi ketika, ada calon merasa dicurangi. Apalagi, OKU sebagaimana kita ketahui, pernah terjadi konflik pada beberapa Pilkada,” ulasnya.
Tidak hanya itu, konflik besar bisa terjadi, ketika ada fungsi ketika relawan dan pendung paslon, proses Pilkada 2024.
“Bisa saja paslon yang didikung menang murni, tapi karena ada ada yang melinat jika Sekda berpihak, ditambah sikapnya,” tandamya. **
