SUMEDANG,– Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila menghadiri kegiatan Evaluasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Negara, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sebagai salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Sumedang.
Dalam sambutannya, Bupati Dony menegaskan bahwa peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melainkan merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber pendapatan.
“Karena itu kita tidak boleh bekerja secara terkotak-kotak. Semua harus bergerak bersama dalam satu tujuan. Pendekatan pembangunan yang kita gunakan adalah mobilisasi, orkestrasi, dan kolaborasi pentahelix. Cara inilah yang kita terapkan dalam membangun daerah, mengelola pemerintahan, termasuk dalam mengelola pendapatan daerah,” ujar Dony.
Menurutnya, pendapatan daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi merupakan ukuran kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pendapatan daerah harus mampu menghadirkan pembangunan yang dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat sejatinya adalah investasi daerah yang akan kembali dalam bentuk jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, puskesmas yang semakin berkualitas, serta pelayanan publik yang semakin prima. Pada akhirnya, semua itu bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Bupati juga menekankan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada penyampaian capaian semata, tetapi harus menghasilkan solusi dan langkah nyata yang dapat segera dilaksanakan.
“Keberhasilan evaluasi bukan hanya karena kegiatan ini terlaksana, tetapi ketika setelahnya kita memiliki komitmen yang kuat untuk menyusun rencana aksi yang jelas, lengkap dengan target, jadwal pelaksanaan (timeline), serta indikator keberhasilannya,” tegasnya.
Selain itu, Dony meminta seluruh perangkat daerah terus memperkuat validasi dan pemutakhiran data wajib pajak agar potensi pendapatan dapat tergali secara optimal.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan maupun penagihan pajak dan retribusi guna meningkatkan efektivitas, transparansi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
“Digitalisasi harus menjadi bagian dari transformasi pelayanan. Dengan sistem yang semakin baik, pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menghimpun pendapatan daerah secara optimal,” katanya.
Menurut Bupati, semakin besar kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang Rohana menjelaskan, Bapenda memiliki tugas strategis dalam mengelola pendapatan daerah secara profesional, akuntabel, dan transparan.
Menurutnya, selain melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, Bapenda juga bertanggung jawab menyusun perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, perumusan kebijakan teknis, penyusunan standar operasional prosedur, pengembangan potensi pendapatan daerah, hingga pengembangan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi.
“Peran Bapenda tidak hanya sebatas melakukan pemungutan, tetapi juga meliputi perencanaan, pelayanan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, serta pengembangan berbagai potensi pendapatan daerah agar terus meningkat,” ujarnya.
Rohana menyebutkan, sasaran utama Bapenda adalah meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Indikator tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sumedang.
Ia mengungkapkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Pada tahun 2021 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih berada pada kisaran 18 hingga 19 persen. Sementara pada tahun 2026 telah meningkat menjadi sekitar 20 hingga 25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah terus mengalami peningkatan, sehingga kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin kuat,” pungkasnya. (hms/bon)
