ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG,– Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana mengusulkan agar Pemprov Jawa Barat memperkuat regulasi mengenai pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan ekowisata hutan yang berbasis konservasi.
Anggota Fraksi PKS ini, menilai perlu ada perda khusus yang mengatur pengelolaan hutan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Selain itu, Jajang juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem pemantauan dan pelaporan hasil hutan untuk mencegah kebocoran penerimaan dan memperkuat transparansi.
Ia mendorong agar Dinas Kehutanan bersama Bapenda dan Badan Keuangan Daerah (BKD) membuat sistem digital yang bisa melacak pendapatan sektor kehutanan secara real time.
“Dengan sistem yang transparan dan berbasis teknologi, kita bisa tahu berapa nilai yang masuk ke kas daerah dan dari titik mana saja,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera.
Politisi PKS dari daerah Jabar 2 juga menegaskan bahwa Komisi 3 DPRD Jawa Barat akan terus mendorong pembaruan kebijakan dan anggaran untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ia berharap sektor kehutanan bisa menjadi salah satu pilar utama PAD Jabar di masa depan.
“Kalau dikelola dengan serius, sektor kehutanan bisa sejajar dengan pertanian dan pariwisata dalam menyokong ekonomi daerah. Tapi kuncinya adalah sinergi, regulasi yang adaptif, dan keberpihakan kepada kelestarian,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Jajang mengusulkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Perhutani, serta komunitas lokal dalam pengelolaan hutan. Salah satu model yang ia dorong adalah skema perhutanan sosial yang memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan secara legal dan produktif.
“Kalau masyarakat sekitar hutan dilibatkan, mereka akan menjadi penjaga hutan yang paling efektif. Selain itu, ekonomi mereka juga terangkat. Ini win-win solution,” ujarnya. **
