SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sumedang guna mempelajari implementasi digitalisasi di Command Centre, Kamis (21/11/2025).
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen yang menyebut kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat penguatan tata kelola berbasis data dan teknologi di daerahnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen menyampaikan apresiasinya atas penerimaan Pemkab Sumedang. Ia mengungkapkan bahwa Muba sebenarnya telah memiliki sistem dan command center, namun belum optimal dalam pemanfaatannya.
“Wilayah kami sangat luas, sekitar 14.000 kilometer persegi. Secara geografis tantangannya luar biasa. Jadi digitalisasi ini bukan hanya kebutuhan, tapi terobosan untuk mempersingkat waktu, mempercepat pelayanan, dan memudahkan kami menjangkau masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati Muba menilai Sumedang memiliki sistem digitalisasi yang lebih matang, sehingga kunjungan tersebut diharapkan mampu membuka jalan untuk pengembangan sistem serupa di Muba.
“Kami ingin belajar. Terutama bagaimana Sumedang bisa mengoptimalkan data, memverifikasi dan memvalidasi dengan baik. Dengan data yang benar, insya Allah pekerjaan kita juga akan benar. Ini yang ingin kami terapkan agar penanganan kemiskinan lebih tepat,” katanya.
Ia juga menyinggung potensi besar Kabupaten Muba yang dikenal kaya sumber daya alam, namun masih menghadapi angka kemiskinan yang cukup tinggi. Pada 2022, angka kemiskinan menurun 1 persen, namun ia menilai peningkatan kualitas data masih harus dikejar.
“Digitalisasi ini menjadi pintu masuk pembenahan data sampai tingkat desa. Kami berharap melalui pembelajaran ini bisa memperbaiki sistem kami,” katanya.
Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, yang menyambut langsung rombongan, menegaskan bahwa kunci keberhasilan transformasi digital adalah kualitas data.
“Data yang baik akan menentukan pilihan yang baik, keputusan yang baik, dan hasil yang baik. Kami mendorong semua OPD dan kecamatan agar tidak terjadi lagi ketidaktepatan sasaran dalam program seperti BLT atau bantuan sosial lainnya,” ujarnya.
Menurut Fajar, kesalahan pendataan kerap membuka celah penyalahgunaan. Melalui digitalisasi, proses tersebut dapat lebih transparan dan termonitor.
Ia juga menambahkan, Sumedang tengah mengembangkan konsep City of Knowledge, yang kemudian diperkenalkan dengan cara yang lebih ringan: kota serba tahu atau kota kepo.
“Kami sedang mengembangkan pilot project digitalisasi di Jatinangor. Tantangannya besar karena mindset masyarakat masih merasa harus dibantu. Padahal potensi Jatinangor luar biasa dengan hadirnya berbagai perguruan tinggi,” jelasnya.
Wabup Fajar juga menekankan bahwa promosi jabatan di Sumedang tidak bisa lagi hanya mengandalkan kedekatan. Semuanya harus melalui merit system berbasis talent pool.
“Yang tidak masuk box hijau tidak bisa promosi. Ini sudah tegas. Dan justru karena saya bukan orang Sumedang, saya bisa objektif,” ujarnya sambil berkelakar.
Fajar menyebut Sumedang kini menjadi salah satu daerah yang tercepat dalam penyampaian laporan ke provinsi dan pemerintah pusat, terutama untuk Reformasi Birokrasi (RB).
“Era sekarang harus transparan. Masyarakat bisa memantau pendapatan daerah, belanja daerah, dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kalau tidak transparan, netizen akan lebih galak dari auditor,” ungkapnya. (hms/bon)
