SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang berupaya untuk mensukseskan Program Strategis Nasional (PSN) untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
PSN menjadi salah satu upaya Pemkab Sumedang untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Sumedang.
Saat ini, PSN yang sedang dijalankan oleh Pemkab Sumedang meliputi MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, Jaminan Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Pertumbuhan Ekonomi.
Guna mengevaluasi PSN yang sedang dijalankan di Kabupaten Sumedang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati memimpin Rapat Percepatan Laporan Program Strategis Nasional, di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Senin (9/3/2026).
Dalam arahannya, Sekda Tuti menekankan evaluasi PSN yang diminta Kementerian Dalam Negeri bersifat administratif. Namun demikian, segala bentuk administratif harus berdasarkan apa yang telah dijalankan oleh Pemkab Sumedang.
“Evaluasi bukan sekadar administratif dan statistik saja, tapi bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pelaksanaan program strategis nasional sehingga program yang dijalankan dapat betul-betul berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Untuk pelaksanaan program MBG, Sekda Tuti minta agar satgas MBG mengoptimalkan sistem pemantauan MBG yang sudah dimiliki Pemkab Sumedang. Semua sekolah dan SPPG diminta untuk terus mengunggah menu MBG setiap harinya.
“Untuk program MBG kita sudah jadi percontohan di Jawa Barat dalam penggunaan sistem dan supply demand dari pangan lokal, tinggal dioptimalkan saja,” katanya.
Kemudian, untuk program Sekolah Rakyat diminta agar setiap kegiatan dan kreativitas siswa dilaporkan, termasuk progres pembangunan gedung sekolah rakyat di Ujungjaya.
“Untuk dinsos, tinggal minta semua evidence sekolah rakyat dari kepala sekolah dan laporkan setiap inovasinya,” ujarnya.
Adapun untuk pertumbuhan ekonomi, Pemkab Sumedang sudah melakukan percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih, termasuk untuk pemasok pangan MBG dan kemudahan perizinan melalui regulasi dan sistem aplikasi perizinan yang dimiliki.
Sekda Tuti menekankan langkah evaluasi ini harus didukung dengan pelaporan inovasi yang sudah dilaksanakan guna mendukung PSN.
“Sistem dan inovasi yang kita punya mohon untuk disampaikan dan tingkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan pengisian laporan ini,” ujarnya.
Evaluasi ini dilakukan guna memastikan semua PSN yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“PSN ini menyangkut anggaran negara, sehingga apa yang kita laksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. (hms/bon)
