LAMPUNG,– Dewan Pimpinan Daerah Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPD Bara-JP) Lampung mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera menggelar rapat pleno untuk mempertanyakan maksud pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang terekam dalam insiden mik bocor usai Rapat Paripurna DPR RI.
Desakan itu muncul setelah beredar rekaman audio yang diduga suara Dasco berbunyi “asal jangan teriak hidup Jokowi” pada Rabu, 20 Mei 2026, sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan.
DPD Bara-JP Lampung melalui Sekretaris Robenson mengatakan, pernyataan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka di forum resmi partai agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.
“Kami meminta DPP segera melakukan pleno. Publik berhak tahu apa maksud dari pernyataan itu. Apakah itu sekadar candaan atau ada arah politik tertentu yang ingin disampaikan,” ujar Robenson.
Ia menilai insiden mik bocor yang viral di media sosial memicu beragam tafsir, mulai dari candaan internal hingga dugaan adanya pergeseran politik antara koalisi pemerintahan saat ini dengan era kepemimpinan sebelumnya.
“Sebagai relawan yang dulu mengawal perubahan, kami tidak ingin ada komunikasi politik yang menimbulkan kebingungan. Klarifikasi penting agar barisan tidak goyah,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua PAC Bara-JP Pagar Dewa. Ia menyebut klarifikasi penting dilakukan agar kader di tingkat bawah tidak salah menafsirkan arah politik organisasi.
“Pernyataan seperti itu bisa menimbulkan kegaduhan di akar rumput. Kami di PAC Pagar Dewa meminta DPP segera bersikap. Kalau memang hanya candaan, sampaikan. Kalau ada maksud politik, jelaskan ke kader biar tidak liar di lapangan,” ujar Ketua PAC Bara-JP Pagar Dewa.
Dalam rekaman yang beredar, suara Dasco terdengar di sela suasana cair pasca sidang. Di sampingnya duduk Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga terdengar menanggapi dengan tawa kecil.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Sufmi Dasco maupun Sekretariat DPR terkait suara yang terekam dalam siaran langsung tersebut.
Bara-JP Lampung menyatakan akan menunggu sikap resmi DPP sebelum mengambil langkah organisasi lebih lanjut. ***
