SUMEDANG,– Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengajukan agar pelantikan sebanyak 1.062 praja IPDN dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Mendagri usai memberikan pembekalan kepada Praja Utama Angkatan XXXIII, Calon Wisudawan tahun 2026, di Gedung Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Rabu (22/7).
“Saya sudah bertemu dengan bapak Presiden. Saya telah memohon kepada beliau untuk dapat melantik 1.062 praja IPDN dan beliau menyambut antusias,” kata Menteri Tito.
Terkait waktu dan tempat pelantikan tersebu, Mendagri belum bisa memastikannya.
“Entah itu di Istana ataupun mungkin di Kampus IPDN Jatinangor dan untuk tanggal pastinya kapan, mohon doakan saja sesegera mungkin ya,” ujar Tito, kepada wartawan.
Ia mengucapkan selamat kepada Praja Utama yang akan segera mengakhiri proses belajar-mengajar di IPDN selama kurang lebih empat tahun.
“Tadi kita lihat dan saya juga bangga karena ada sepuluh orang (praja) yang terbaik berasal dari keluarga atau latar belakang keluarga biasa-biasa saja. Yang satu bahkan orang tuanya buka warung saja,” kata Tito.
Dengan demikian, menurutnya proses rekrutmen praja di IPDN telah berjalan dengan baik.
“Dan proses belajar di IPDN ini juga benar. Karena mereka bukan dari kalangan yang dapat dikatakan mampu, tapi bisa meraih 10 besar dari sebanyal 1.204 Praja Utama yang Insha Allah nanti akan diwisuda dan dilantik,” terangnya.
Dirinya berharap agar Presiden Prabowo bisa melantik langsung karena akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi para praja.
“Kalau wisudanya bisa saya lakukan sendiri ya. Tapi doakan saja ya semoga pak presiden bisa melantik,” tegasnya.
Pesan Khusus
Pada kesempatan itu, mendagri mengaku telah menyampaikan pesan khusus bagi praja utama yang nanti akan dilantik menjadi ASN.
“Yang pertama adalah memiliki militer kuat untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar negeri. Kedua memiliki insting intelijen kuat untuk menjaga keamanan ketertiban dalam negeri untuk berlangsungnya pembangunan. Ketiga memiliki civil service, artinya civil administration, aparatur sivil negara yang mampu menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan, administrasi pemerintahan dengan efektif dan efisien,” paparnya
Mendagri berharap, Praja IPDN kelak memahami posisi mereka sebagai lulusan IPDN yang mampu mempengaruhi ASN, PNS, ataupun P3K lainnya nanti.
“Diharapkan Praja IPDN ini bisa menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih, clean government and clear governance,” pungkasnya. (bon)
