SUMEDANG,– Memasuki musim hujan, Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi banjir, longsor, hingga dampak bencana hidrometeorologi lainnya.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar secara daring melalui call group WhatsApp, Senin (14/9/2026).
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat melakukan pemetaan sekaligus mengeksekusi langkah antisipasi sebelum intensitas hujan meningkat.
“Jangan sampai kita menunggu bencana terjadi. Petakan daerah yang rawan banjir, longsor, gempa dan potensi bencana lainnya, kemudian segera lakukan langkah penanganannya,” tegas bupati.
Menurutnya, momentum musim kemarau harus dimanfaatkan untuk melakukan berbagai pekerjaan fisik yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Di antaranya pengerukan sedimentasi sungai, pengecekan drainase jalan nasional maupun daerah, pemeriksaan tanggul dan Tempat Penahan Tanah (TPT), serta penanganan titik-titik yang berpotensi menimbulkan genangan maupun longsor.
Bupati juga meminta pekerjaan yang telah dianggarkan dalam Perubahan APBD 2026 segera disesuaikan dengan hasil pemetaan lapangan. Prioritas penanganan harus ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan dan urgensinya.
“Misalnya sungai mana yang harus dikeruk, kapan waktunya, jangan sampai terlambat. Koordinasikan dengan BBWS agar penanganannya bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Sejumlah wilayah mendapat perhatian khusus, di antaranya Ujungjaya, Tomo, Cimanggung, Darmaraja, wilayah perkotaan Sumedang, Margalaksana Sumedang Selatan, serta kawasan Cisambeng Situraja.
Pemkab juga meminta pemantauan menggunakan drone di sejumlah titik rawan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan secara lebih komprehensif.
Perhatian juga diarahkan pada kawasan Bendung Cihamerang, termasuk rumah-rumah warga di sekitarnya, serta permukiman yang berada di kawasan rawan longsor.
Untuk titik-titik tertentu, seperti kawasan Jalan Nasional di Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Dinas PUTR diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan penanganan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menekankan pentingnya sinkronisasi antara peta kerawanan bencana dengan kemampuan anggaran.
“Kepala Dinas PUTR agar segera menyampaikan kategori penanganan yang harus diintervensi dan mana yang menjadi prioritas. Kalau ada yang lebih penting, bisa dilakukan pergeseran antarbidang dengan tetap dilaporkan kepada Sekda dan Bupati,” katanya.
Dinas PUTR melaporkan sejumlah langkah awal telah dilakukan di beberapa titik, termasuk penanganan kawasan Cimanggung dan pengecekan jalur Lingkar Utara bersama B2BPJN, terutama pada lokasi-lokasi yang mengalami longsor.
Di bidang sumber daya air, sejumlah sungai seperti Cipicung, Cihonje dan Cileuleuy telah dilakukan penanganan. Pengamanan pintu-pintu air juga terus dilakukan. Sementara di kawasan Perumahan Janati Park Jatinangor ditemukan penyempitan saluran akibat pembangunan oleh pengembang.
Persoalan tersebut telah dikoordinasikan dan pihak pengembang menyatakan siap bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya back water.
Dinas PUTR juga diminta segera menyusun daftar prioritas titik rawan, termasuk lokasi yang sudah maupun belum terakomodasi dalam APBD.
Sementara itu, Dinas Perkimtan mengidentifikasi sejumlah lingkungan yang berpotensi mengalami penggenangan akibat sampah dan penyumbatan saluran. Untuk mengantisipasinya, masyarakat didorong melakukan gerakan gotong royong membersihkan drainase dan lingkungan.
Dinas Pendidikan juga diminta memetakan TPT yang berada di lingkungan sekolah dan berpotensi membahayakan warga sekolah. Penanganan dapat dilakukan apabila lahan tersebut merupakan bagian dari aset atau sertifikat sekolah, setelah melalui proses asesmen.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup turut mengingatkan adanya peningkatan timbulan sampah saat musim hujan. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban penanganan, khususnya ketika terjadi banjir yang membutuhkan respons cepat dari Unit Reaksi Cepat (URC).
Karena itu, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan dan Dinas PUTR dalam penanganan drainase dan sampah akan terus diperkuat.
Berdasarkan kajian BPBD, sejumlah wilayah memiliki potensi kerawanan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya limpasan air permukiman di Jatinangor, Cimanggung dan Tanjungsari; genangan perkotaan di Sumedang Utara dan Sumedang Selatan; limpasan serta luapan sungai di Conggeang, Tomo dan Ujungjaya; serta potensi longsor di Cimanggung, Wado, Tanjungmedar dan sejumlah wilayah perbukitan seperti Rancakalong.
Pemantauan juga dilakukan di kawasan Jatigede yang berdekatan dengan aliran air dan bendungan, serta Ganeas yang memiliki sejumlah ruas jalan berdekatan dengan tebing dan lereng.
Rapat menyepakati bahwa langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah menyinkronkan APBD murni dan Perubahan APBD 2026 dengan peta lokasi rawan bencana secara komprehensif.
Masing-masing perangkat daerah juga diminta membawa data lokasi rawan beserta status anggarannya, baik yang sudah tercover maupun yang belum, untuk menentukan skala prioritas pada rapat teknis lanjutan.
Selain penanganan fisik, Pemkab Sumedang akan memperkuat edukasi kepada masyarakat. Bagian Humas diminta mulai menggencarkan sosialisasi menghadapi musim hujan melalui poster, video edukasi dan berbagai imbauan, terutama terkait pentingnya membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
Bupati menegaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media dan unsur terkait lainnya.
“Yang paling penting adalah bergerak lebih awal. Kita petakan, kita prioritaskan, kemudian kita eksekusi. Jangan sampai ketika hujan sudah turun deras, kita baru sibuk melakukan penanganan,” pungkasnya. (hms/bon)
