BANDUNG,– Sidang perdana sengketa sewa bangunan yang dilayangkan penggugat yang diwakili tim kuasa hukum dari Lex Lumens Lawfirm, yakni Kevin Kristianto, Thorfi Herwinda, Tan Josep Handoko, dan Hussein Kastro, gugatan ini terdaftar atas nama Budhie Mulyadi Joswara, Edi Tjakralaksana, dan Lina selaku pemilik lahan atau bangunan, Senin (9/11/2026) yang di gelar di Pengadilan Negeri Bandung tidak dihadiri tergugat PT Bhinneka Potentia Indonesia.
Sebelumnya gugatan terdaftar di PN Bandung, pihak pemilik lahan sudah mengirimkan somasi tertulis pada 12 Oktober 2026. Namun, pihak tergugat dinilai tak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
Gugatan bernilai total Rp 1,1 miliar itu dipicu pemutusan perjanjian sewa-menyewa bangunan secara sepihak oleh pihak perusahaan.
Kuasa hukum penggugat yang diwakili Kevin Kristianto menuturkan, sengketa hukum ini berawal dari penandatanganan perjanjian sewa-menyewa pada 2 November 2023 atas objek sewa berupa tanah dan bangunan seluas sekitar 1.100 m⊃2; yang terletak di Jalan Aksan Nomor 5C, Kota Bandung. Katanya, jangka waktu sewa yang disepakati ialah selama lima tahun, terhitung 1 Desember 2023 sampai 30 November 2028.
“Sesuai kesepakatan, tarif sewa yang ditetapkan meliputi tiga tahun pertama (1 Desember 2023-30 November 2026) Rp 35 juta per bulan, dua tahun berikutnya (1 Desember 2026-30 November 2028) Rp 38,5 juta per bulan. Namun, pada 15 Mei 2026, PT Bhinneka Potentia Indonesia secara sepihak memutuskan perjanjian sewa itu hanya melalui pesan aplikasi WhatsApp dan langsung menghentikan penggunaan objek sewa,” katanya.
Lanjut Kevin, pemutusan sepihak itu melanggar ketentuan pengakhiran dini yang tertuang dalam Pasal 7 perjanjian sewa-menyewa. Pasalnya, menurut syarat kontrak yang telah disepakati, permohonan pengakhiran sewa wajib diajukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal pengakhiran.
Pengakhiran baru sah bila mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik lahan. Selain itu, apabila penyewa mengundurkan diri sebelum masa sewa berakhir, penyewa tetap wajib melunasi seluruh uang sewa atas sisa masa sewa yang belum dijalani.
“Penghentian kegiatan atau pengosongan objek sewa oleh tergugat tak secara otomatis membebaskan mereka dari kewajiban kontraktual finansial yang sudah disepakati sejak awal,” tandas Kevin. **
