JAKARTA,– Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S. Pane menyebutkan, kinerja Polri di tahun 2019, fifty-fifty. Kesuksesan pengamanan Pilkada serentak dan Pilpres 2019 salah satunya. Namun, kata Neta, disatu publik masih melihat banyaknya kasus mangkrak.
“Lihat saja kasus J.Lino-Pelindo. Para tersangka makar yang kelanjutannya kemudian lenyap ditelan laut, dan banyak lagi kasus lain. Kami berharap Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz dapat menangkap kegelisahan publik kepada kinerja Polri selama ini. Beliau harus berbeda dari kapolri-kapolri sebelumnya. Beliau juga harus mendukung upaya publik jika menghendaki keinginan merevisi UU Polri,” ujar Neta, saat acara diskusi publik tentang Kinerja Polri, di Kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat lalu.
Pria kelahiran Medan 18 Agustus 1964, yang juga mantan wartawan harian Merdeka Terbit, Aksi Jakarta tahun 1984-2004 lalu menambahkan, jika memang peran Polisi sebagai pengayom masyarakat, maka harus lebih maksimal sebagai tugas Polri yang diamanahkan dalam UU No.2/2002 yaitu melindungi, mengayomi dan melayani serta melakukan penegakan hukum di masyarakat.
“Apalagi anggarannya semakin menaik setiap tahunnya. Dan dalam tugasnya itu, Polri tidak bisa menolak laporan masyarakat dalam hal apapun. Tidak pilih-pilih, semua harus fair. Yang lalu biarlah berlalu, kalau pun menjadi catatan hitam untuk Polri, dengan hadirnya Kapolri Idham Aziz kami memohon jangan ada lagi tebang pilih penyelesaian kasus,” ujar Neta.
Sementara Founder Lingkar Madani (Lima) dan Pendiri Komite Independent Pemantau Pemilh (KIPP), Ray Rangkuti mengatakan bahwa jika publik dirasa sudah diujung frustasi berharap tidak akan terlaksananya revisi UU Polri, masih ada cara lain, yaitu Judicial Review (JR) dan Petisi.
“Ini konstitutif kok. Khusus petisi lebih bagus jika mencapai angka 1 juta orang. Secara politik bolehlah, kalau secara hukum tidak ngefek. Semua inikan bentuk kecintaan kita kepada Polri. Nah, bagaimana cara agar mencapai petisi 1 juta orang, kalian lebih tahulah. Biar nendang gitu,” ucap pria kelahiran Mandailing Natal, 20 Agustus 1969 lalu, sambil tertawa.
Ray menambahkan, peran Polri sebagai pengayom masyarakat harus dimaksimalkan, dan pihaknya mengaku selaku masyarakat sudah menyetujui dan memahami kenaikan anggaran Polri tahun 2020 sebesar Rp 104 trilyun lebih.
“Itu naik ya dari tahun 2019 yang sekitar Rp 93 trilyun. Nah ditahun 2020 ini, dimana dianggaran itu salah satunya untuk meningkatkan SDM Polri sebagai aparatur yang profesional dan independen. Apalagi slogan Polri sekarang dikenal dengan Promoter; Profesional, Modern dan Terpercaya. Nah mari buktikan saja,” ujarnya, mengakhiri.
Tokoh muda yang juga Direktur IGPW (Indonesian Government dan Parliement Watch), M. Huda Prayoga mengatakan, acara seperti hari ini adalah bentuk kecintaan masyarakat kepada Polri agar Polri semakin baik dimata masyarakatnya.
“ Apalagi anggaran Polri terus menaik. Jika Revisi KPK bisa, mengapa untuk Revisi UU Polri tidak bisa. Semua tinggal spirit, niat dan dukungan publik. Anggaran Polri tahun 2020 itu meningkat, dibawah sedikit dari Kemenhan RI (Rp 131 trilyun) dan KemenPUPR (Rp 120 trilyun),” katanya. (PpRief/RL)
