BANDUNG,- DPRD Jabar kerap menemukan peraturan yang tidak sesuai antara peraturan KPU pusan dan daerah.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe. “Peraturan KPU pusat dan KPU daerah, begitupun dengan Bawaslu pusat dan daerah banyak tidak sesuai. Pertentangan itu ditemukannya sesuai kejadian di lapangan,” ungkap Bobihoe saat menghadiri Workshop/Bimtek DPRD Jabar bertajuk “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Pemilihan Umum 2019 dan Persiapan Anggota DPRD Menjelang Pemilu 2019”, Kamis (13/12).
Workshop ini adalah pembekalan untuk menungkatkan kapabilitas Anggota DPRD Jawa Barat. “Sehingga ketika kami menjalankan tugas dan fungsi DPRD akan lebih baik,” tambah Politisi Gerindra itu.
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi atas digelarnya workshop tersebut. Kegiatan workshop sangat bermanfaat baginya dan rekan-rekannya sesama Anggota DPRD Jabar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.
“Jelang Pileg dan Pilpres acara ini memang tepat, dengan tema tersebut. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin secara jelas, tentang peraturan-peraturan jelang Pemilu, seperti peraturan saat kampanye,” ujar Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Jabar itu.
Bobihoe berharap, setelah digelarnya workshop tersebut dapat menjadi tambahan bekal ilmu, dan motivasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal sebagai wakil rakyat. *
