BANDUNG,- Ancaman kejahatan digital yang semakin canggih, mulai penipuan online, phishing, manipulasi bukti transfer hingga deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI), menjadi perhatian serius di tengah pesatnya transaksi digital masyarakat.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) menginisiasi BANDUNG DIGITAL SAFETY FORUM (BDSF) 2026, yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 29 Oktober 2026 di Pendopo Wali Kota Bandung.
Ketua Panitia Bandung Digital Safety Forum 2026, Yedi Supriadi, mengatakan forum tersebut berangkat dari kegelisahan melihat modus kejahatan digital yang berkembang semakin cepat dan dapat menyasar siapa saja.
“Teknologi digital memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Tetapi pada saat bersamaan modus kejahatannya juga semakin canggih. Sekarang suara bisa ditiru, wajah bisa dimanipulasi, bahkan bukti transfer bisa direkayasa,” kata Yedi Supriadi di Bandung, Senin 31 Agustus 2026.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut menggunakan teknologi. Hal yang lebih penting adalah membangun kebiasaan melakukan verifikasi sebelum mengambil keputusan atau melakukan transaksi.
“Korban tidak mengenal latar belakang pendidikan maupun profesi. Orang yang memahami hukum dan berpendidikan tinggi sekalipun bisa menjadi korban ketika pelaku berhasil memainkan kepercayaan dan kepanikan,” ujarnya.
Kerugian Kejahatan Siber Tembus Triliunan Rupiah
Ancaman tersebut bukan persoalan kecil. Data pemerintah menunjukkan kerugian finansial akibat kejahatan digital telah mencapai angka triliunan rupiah.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat akumulasi dana korban kejahatan siber yang dilaporkan hingga April 2026 mencapai sekitar Rp9,5 triliun.
Sementara data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, hingga Juni 2026 terdapat lebih dari 608 ribu kasus penipuan yang ditangani.
Lebih dari 557 ribu rekening diblokir, sekitar Rp674 miliar dana berhasil diamankan atau diblokir, dan hampir Rp200 miliar telah dikembalikan kepada korban.
Ancaman juga berkembang seiring pemanfaatan AI.
Modus seperti voice cloning, deepfake video, impersonation, phishing, SIM swap hingga manipulasi bukti transfer membuat masyarakat semakin sulit membedakan komunikasi asli dengan rekayasa pelaku.
Korban Bisa Siapa Saja
Pengalaman di Bandung memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan maupun jabatan tidak otomatis membuat seseorang terbebas dari jebakan social engineering.
Pada Juli 2026, misalnya, seorang mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dilaporkan menjadi korban scam dengan modus pelaku mengaku sebagai petugas Dukcapil.
Kalangan jurnalis pun tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman serupa. Sejumlah anggota JHB pernah bersinggungan dengan modus penipuan online.
Menurut Yedi, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa edukasi keamanan digital perlu menyentuh masyarakat secara lebih praktis.
“Yang ingin kami bangun melalui Bandung Digital Safety Forum bukan ketakutan terhadap teknologi, tetapi kewaspadaan. Kuncinya adalah membiasakan masyarakat untuk memverifikasi,” katanya.
UMKM Jadi Salah Satu Fokus BDSF 2026
Pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam Bandung Digital Safety Forum 2026.
Digitalisasi pembayaran memberikan kemudahan besar bagi usaha kecil. Namun pada saat bersamaan muncul risiko baru, seperti bukti transfer palsu, pembajakan akun bisnis, phishing marketplace, pencurian OTP hingga pinjaman online ilegal.
Karena itu, BDSF 2026 tidak dirancang sekadar menjadi seminar.
Forum ini akan menghadirkan Main Forum & Panel, Live Digital Fraud Demonstration, UMKM Digital Safety Class, Digital Safety Clinic, hingga Bandung Digital Safety Commitment.
Peserta akan mendapatkan gambaran bagaimana modus deepfake, voice cloning, phishing dan manipulasi bukti transfer bekerja, sekaligus mempelajari langkah pencegahannya.
“Kami ingin peserta pulang membawa pengetahuan yang bisa langsung digunakan. Pedagang harus tahu bahwa bukti transfer di layar belum tentu berarti uang sudah masuk. Masyarakat juga harus tahu apa yang pertama dilakukan ketika menjadi korban scam,” ujar Yedi.
Dua Mentri Dijadwalkan Hadir
Dua Menteri Masuk Agenda Undangan
BDSF 2026 dirancang sebagai forum kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, regulator, penegak hukum, industri keuangan, akademisi, industri teknologi, media, mahasiswa dan UMKM.
Dua menteri masuk dalam agenda untuk diundang sebagai narasumber utama, yakni Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Ph.D.
Forum juga dirancang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Pemerintah Kota Bandung, BSSN, PPATK, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, perbankan, operator telekomunikasi serta industri teknologi.
Sekitar 150–300 peserta dari kalangan UMKM, mahasiswa, komunitas dan unsur pemerintahan diproyeksikan hadir.
Menurut Yedi, PWI Jawa Barat dan JHB berharap BDSF tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi titik awal memperkuat budaya keamanan digital dari Bandung.
“Semangatnya sederhana, aman bertransaksi, cerdas memverifikasi, dan cepat merespons insiden. Kami ingin masyarakat semakin berani menggunakan teknologi, tetapi juga semakin sulit diperdaya oleh pelaku kejahatan digital,” kata Yedi Supriadi.**
