BITUNG, — Bank SulutGo dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara tandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kerja sama strategis ini berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta pemanfaatan layanan perbankan modern bagi calon aparatur pemerintahan.
Penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua institusi, berlangsung di Kantor Cabang Bank SulutGo Jakarta, pada Kamis, 18 Desember 2025.
MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Bank SulutGo, Revino M Pepah, dan Direktur IPDN Kampus Sulut, Arnold Poli, dengan disaksikan Komisaris Utama Bank SulutGo Ramoy M Luntungan serta Direktur Pemasaran Bank SulutGo Pius Batara.
Dalam keterangannya, Revino M Pepah menegaskan bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan pemerintahan merupakan investasi strategis jangka panjang bagi pembangunan daerah.
“IPDN mencetak calon pemimpin dan pamong praja masa depan. Karena itu, penting bagi mereka untuk memahami prinsip keuangan yang sehat, tata kelola yang akuntabel, serta pemanfaatan layanan perbankan digital guna menunjang efektivitas pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, Bank SulutGo tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga mitra pembangunan daerah yang aktif membangun literasi dan budaya keuangan modern di kalangan calon birokrat sejak dini.
Senada dengan itu, Direktur IPDN Kampus Sulut, Arnold Poli, menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi IPDN dalam mencetak aparatur sipil negara yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga kompeten secara praktis.
“IPDN tidak berhenti pada teori pemerintahan. Pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan dan akses perbankan merupakan keterampilan esensial bagi seorang pamong praja,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan Bank SulutGo akan memperkaya kurikulum praktik serta membuka wawasan taruna dan taruni terhadap sistem keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.
Melalui MoU ini, kedua pihak berkomitmen mengimplementasikan berbagai program konkret, mulai dari kuliah umum, pelatihan teknis, seminar, hingga pendampingan di bidang pengelolaan keuangan pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah.
Kolaborasi strategis antara dunia perbankan pembangunan dan pendidikan pemerintahan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam melahirkan pemimpin daerah yang cakap secara finansial, berintegritas, serta mampu mendorong percepatan pembangunan Sulawesi Utara yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. (Billy Ruaw)
