SUMEDANG,- Untuk memantapkan persiapan menghadapi tatap muka dan Assesment Kompetisi Minimum (AKM) pengganti ujian nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menggelar sosialisasi Assesmen Nasional 2021 dan Pembelajaran Tatap Muka di tahun ajaran 2021-2022 di Aula SMPN 1 Cimanggung, Senin (24/5/2021).
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Dian Sukmara M.Pd didampingi Kabid SD Encas Mahfudin, M.Pd, Plt. Kabid SMP Edi Suwandi, M.Pd, Kasie TPK SMP Yudi Purwana, S.Pd.,M.Pd, dan Kasubag Program Yayan Andrian, S.Pd. mengatakan acara sosialisasi tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sekolah SMP melaksanakan Assesmen Nasional pengganti ujian nasional. Sebab, untuk tahun ajaran baru, ujian nasional akan dihaluskan dan diganti penilaian Assesmen kemampuan minimum.
“Pada tanggal 15 Juli mendatang, kita akan mencoba pembelajaran tatap muka. Makanya, kita mempersiapkan apa yang sekiranya harus dilengkapi. Semisal pertama kepala sekolah itu harus mengisi daftar periksa di dapodik apabila sudah mengisi daftar dapodik dan telah memenuhi persyaratan baru sekolah yang bersangkutan diperbolehkan tatap muka,” katanya.
Yang kedua memastikan bahwa seluruh guru yang ada di sekolahnya itu sudah divaksinasi. Apabila ada guru yang belum vaksinasi, kita menggunakan dulu SKB 2020 yaitu dengan penggunaan zona hijau, kuning, merah, oranye. Artinya siswa-siswa itu harus dipastikan dari mana mereka tinggal dan siapa saja siswa yang berada di zona merah dan oranye itu otomatis tidak diwajibkan melakukan pembelajaran tatap muka.
“Apabila memang di sekolah tersebut ternyata belum seluruh divaksinasi, kita menggunakan SKB yang tahun 2020 yang akan kita gunakan yaitu PPKM mikro. Zona hijau apabila dalam satu lingkungan RT itu tidak satupun positif Covid. Kuning apabila ada satu sampai lima orang kena covid, orange apabila ada 5 sampai 10 Covid, dan merah apabila ada 10 orang lebih terkonfirmasi Covid. Siswa yang berasal dari zona oranye dan merah itu sudah pasti tidak diwajibkan tatap muka,” ujarnya.
Intinya, lanjut Sekdis, sosialisasi ini memastikan bagaimana setiap satuan pendidikan yang ada di kawasan Cimanggung dan Pamulihan untuk mengkondisikan agar pada saat mulai diberlakukannya tanggal 15 Juli semuanya sudah siap, baik itu mengenai daftar periksanya di dapodik maupun juga tentang kesiapan tenaga pendidik untuk vaksinasi.
“Termasuk juga materinya materinya juga harus ada penyederhanaan kurikulumnya, karena dari kementrian juga mempersyaratkan reflexi relaxasi kurikulum jadi dengan situasi yang seperti ini supaya siswa itu betul-betul bisa belajar dengan nyaman, tenang dan sehat,” ujarnya.
Terkait teknis pelaksanaan tatap muka, menggunakan sistem e-learning jadi belajar dengan kapasitas 50%. Jadi apabila dilaksanakan tetapi hanya menampung 50% dari buatan tempat belajar yang ada di sekolah itu secara bergiliran itu bisa menggunakan situs resmi atau brended learning bisa perpaduan online atau offline.
“Jadi shipting learning itu, belajar bergiliran. Misalkan untuk jenjang SD satu minggu kelas 1 2 3, dan Minggu berikutnya kelas empat lima enam. Untuk jenjang SMP, kelas 7 sekolah 10 hari, 10 hari berikutnya kelas 8 dan 9. Begitu selanjutnya, jadi mengejar 1 bulan itu ada 30 hari untuk 3 jenjang,” katanya.
Di Sumedang sendiri ada 113 sekolah SMP, dengan rincian 101 sekolah negeri dan sisanya swasta. Untuk survei verifikasi sekolah itu ada tiga kategori. Pertama ada sekolah siap, internet ada, listrik stabil dan komputer lebih dari 15 unit. Kedua sekolah potensial 1 apabila internetnya ada kemudian listriknya belum bisa. Potensial 2 apabila sekolah itu komputer ada, internet dan listriknya kurang stabil. Maka bisa diikutkan ke sekolah lain.
