BANDUNG, — Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T., menghadiri undangan Penyampaian Aspirasi dari Perkumpulan Pedagang Pasar Baru Trade Center (P3BTC), di Sekretariat P3BTC, Pasar Baru Lantai Dasar, Bandung, Jumat, (7/6/2024).
Dalam pertemuan itu, dihadirkan pula Perumda Pasar Juara dan pihak ketiga pengelola Pasar Baru Trade Center, PT Dam Sawarga Minaloka Jaya (PT DSMJ).
Ketua Harian P3BTC Haidir A. Ismail mengatakan, para pedagang keberatan dengan tindakan sepihak yang dilakukan oleh PT DSMJ. Di antaranya pemadaman listrik kios, penggembokan kios, dan lainnya.
“Dampak dari kejadian-kejadian ini mengarah kepada tutupnya atau menyusutnya pedagang pasar baru. Ketika satu ruang kosong, tentu kios yang lain ikut berdampak sepi. Itu akibat dari penetapan harga kios secara sepihak dan biaya sewa SPTB yang kami menduga tidak ada payung hukumnya. Penetapan harganya di luar rasional, sedangkan bangunan Pasar Baru Trade Center belum direnovasi,” tuturnya.
Mewakili para pedagang, Haidir meminta kepada DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi B, agar betul-betul memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kondisi Pasar Baru Trade Center.
“Kami meminta DPRD melakukan pengawasan terhadap perjanjian kerja sama yang sudah jelas-jelas adanya indikasi wanprestasi dari pihak pengelola sekarang terkait dengan kewajiban pelaksanaan renovasi Pasar Baru Trade Center,” ujarnya.
Di tengah pertemuan itu, PT DSMJ berjanji akan membuka komunikasi dan berbagai masukan dari para pedagang. Sebagai langkah awal, mereka akan kembali memberikan layanan listrik bagi pedagang yang sudah melunasi tunggakan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto M. Silalahi mengapresiasi pola-pola penyelesaian sengketa antara pedagang dan pengelola ini dengan diskusi terbuka yang berlangsung cukup tertib. Ia melihat situasi ini merupakan langkah baru untuk melanjutkan kesepakatan-kesepakatan di masa mendatang yang masih terganjal.
“Sudah secara lisan ada upaya menghidupkan kembali listrik bagi kios yang sudah bayar tepat waktu dan tidak ada tunggakan. Kita melihat ini tentu sebagai langkah awal yang baik,” ujarnya.
Folmer berharap diskusi terbuka di antara pedagang dan pengelola terus dijaga di kemudian hari demi menciptakan solusi yang adil. Secara khusus ia meminta Perumda Pasar Juara untuk terus melibatkan diri supaya tercipta iklim usaha yang nyaman bagi konsumen, pedagang, dan pengelola.
“Masih ada yang harus ditingkatkan, tetapi biarlah pertemuan ini memberi rasa keyakinan bahwa solusi dari berbagai masalah yang lebih besar bisa ditemukan. Semua pihak, khususnya Perumda harus ikut mendorong penyelesaian dengan cara yang lebih adem. Kami DPRD Kota Bandung selalu siap diajak diskusi dan bertemu demi menemukan solusi terbaik bagi setiap pihak,” tuturnya.**
