SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus bagian dari rantai pasok kebutuhan dasar di tingkat desa.
Perkembangan pembangunan dan kesiapan operasional KDMP menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Sumedang, Senin (7/9/2026).
Dandim 0610 Kusuma Ardianto melaporkan, pembangunan fisik KDMP di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 60 titik telah mencapai progres 100 persen, sementara sekitar 30 titik lainnya telah berada di atas 70 persen.
Pembangunan juga melibatkan material dan masyarakat setempat sehingga sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi warga di sekitar lokasi.
Selain pembangunan fisik, dukungan sarana dan prasarana juga terus dipersiapkan. Sebanyak 56 titik KDMP telah didorong mendapatkan sarana pendukung, seperti kendaraan operasional, AC dan jaringan internet.
Dari jumlah tersebut, 20 titik telah dilengkapi sarana pendukung dan siap dioperasionalkan, dengan dukungan air, listrik serta akses jalan yang dinilai strategis.
Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menegaskan, KDMP harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh diposisikan sebagai pesaing usaha yang sudah berjalan di desa.
KDMP diarahkan menjadi bagian dari rantai pasok barang subsidi dari pemerintah sekaligus menjadi offtaker yang menyerap hasil pertanian, perkebunan dan produk UMKM masyarakat desa.
Dengan demikian, produk masyarakat tidak hanya diproduksi, tetapi juga memiliki jalur pemasaran yang lebih jelas.
“KDMP berfungsi sebagai rantai pasok barang-barang subsidi dari pusat dan sebagai offtaker untuk menampung hasil pertanian, perkebunan, serta UMKM lokal,” demikian disampaikan dalam rakor.
Untuk kebutuhan masyarakat, KDMP juga didorong memperoleh pasokan barang subsidi, termasuk LPG, dengan harga yang stabil dan terjangkau.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala pembangunan masih ditemukan, mulai dari keterlambatan material, kehilangan material di lokasi, penyesuaian dengan adat dan budaya masyarakat hingga persoalan penetapan lokasi karena sebagian aset desa berada di kawasan pegunungan dan hutan.
Meski demikian, Pemkab Sumedang bersama unsur terkait terus melakukan percepatan agar KDMP yang telah siap dapat segera beroperasi. (hms/bon)
