ilustrasi
BANDUNG,- Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono mengatakan seluruh indikator ekonomi berjalan baik dan capaian investasi cukup tinggi. Namun, dalam implementasinya masih ada persoalan kemiskinan yang secara angka masih cukup besar.
Menurutnya, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat baik, dengan angka mencapai Rp 400 Triliun. Hanya saja, ketimpangan tenaga kerja masih cukup besar di daerah atau hampir 8 persen.
Hal itu disampaikan terkait rapat kerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jabar dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018.
“Kami tentu apresiasi capaian pak Aher (Ahmad Heryawan) dalam pembangunan. Apalagi, beliau akan mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden pada 25 April 2018 di Jakarta. Tapi tentu ada catatan. Ini juga sebagai pekerjaan rumah bagi gubernur nanti,” ujarnya, Selasa (24/4).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjelaskan bahwa pada 2008 angka kemiskinan Jabar di angka 15 persen lebih. Namun, capaian angka kemiskinan 7,8 persen saat ini sangat diapresiasi Pemerintah Pusat. Jauh lebih rendah dibanding provinsi lain.
Dia menilai, ada andil dari dokumen kependudukan yang belum rampung. Sehingga ada kemungkinan data ganda terkait angka kemiskinan ini. “Mudah-mudahan ke depan dengan e-KTP bisa lebih baik. Karena e-KTP menghadirkan data kependudukan by name by address. Tidak akan ada double data,” jelas Aher melalui rilis yang diterima.
Terkait investasi, PMA dan PMDN masuk ke Jabar melalui proyek-proyek padat modal. Artinya, besar modalnya, namun tenaga kerjanya kecil. “Seperti pabrik ban punya Korea di Karawang, pabriknya 60 hektar tapi tenaga kerjanya hanya 3.000 orang,” jelasnya.
Hal lain yang menjadi penyebab ketimpangan tenaga kerja, yaitu penerapan teknologi oleh perusahaan-perusahaan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan perusahaan akan semakin mengurangi jumlah tenaga kerja.
Sementara mengenai fasilitas PON, hingga saat ini venue-venue PON XIX Jabar didayagunakan dengan baik. “Fasilitas PON ini yang terpenting didayagunakan dengan baik, tidak nganggur, tidak mangkrak seperti provinsi penyelenggara PON yang lain,” tutupnya. ***
