BANDUNG,- Ketua Komisi III DPRD Jabar Rohana mendesak agar Pemprov Jabar segera melakukan pembenahan BUMD, khususnya PT Jasa Sarana.
Bahkan Jajang tidak hanya menyoroti soal kerja PT Jasa Sarana, yang menjadi calo moda Metro Jabar Trans (MJT). Pihaknya juga mengkritisi nilai aset mereka yang terus jeblok.
“Jadi Jasa Sarana itu kondisinya minus terus. Aset yang besarnya Rp1,1 triliun, mungkin sekarang sekitar Rp300-400 miliar. Berarti selama berdiri, bukan positif malah aset yang berkurang,” ujar Jajang
Belum lagi anak perusahaan PT Jasa Sarana, PT Jabar Bersih Lestari (JBL) yang gagal mengelola TPPAS Regional Lulut Nambo, yang dinilai Jajang menambah daftar panjang bobroknya manajemen dalam mengelola BUMD.
Sehingga kata dia, mungkin karena itu PT Jasa Sarana mengambil peran menjadi calo dalam MJT. Di mana menurutnya hal tersebut kurang tepat, karena sejatinya BUMD memiliki usaha sendiri yang produktif. Bisnis& Industri
“Jadilah UMKM. Usaha makelar ketemu makelar. Harusnya kepada bisnis yang produktif. Penyertaan modal dari Pemprov Jabar ini ya digunakan untuk yang produktif sehingga usaha berkembang dan menyelesaikan perekonomian masyarakat Jawa Barat, memberikan deviden,” ucapnya.
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melontarkan kritik terhadap praktik calo yang dilakukan BUMD PT Jasa Sarana, dan hal tersebut mendapat dukungan dari DPRD Jabar. **
