• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
Sabtu, April 25, 2026
Patroli Cyber
Advertisement
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
Patroli Cyber
No Result
View All Result
  • Regional
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Kronik

Beranda » Kunci Keberlanjutan Pembangunan Terletak Pada Penguatan Pendapatan Asli Daerah

Kunci Keberlanjutan Pembangunan Terletak Pada Penguatan Pendapatan Asli Daerah

red cyber by red cyber
September 19, 2025
in Featured, PARLEMEN
0
Share on FacebookShare on Twitter

ADHIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, -Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dihadapkan pada tantangan ganda: kebutuhan pembiayaan pembangunan yang meningkat dan ruang fiskal yang perlu dijaga tetap sehat.

Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Jabar, H Jajang Rohana di tengah dinamika tersebut bahwa kunci keberlanjutan pembangunan terletak pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sistematis, transparan, dan berkeadilan.

“PAD yang kuat bukan soal menaikkan tarif semata, melainkan menutup kebocoran, memperluas basis pajak, dan mengoptimalkan aset serta BUMD. Tiga hal itu harus berjalan paralel,” ujar Jajang.

Politisi PKS Jabar ini menilai langkah pertama yang paling “murah namun berdampak besar” adalah menutup ruang kebocoran pendapatan. Ia menekankan pentingnya tata kelola penerimaan yang berbasis data dan teknologi.

“Kita perlu end-to-end revenue management: dari pendaftaran wajib pajak, penetapan, penagihan, hingga pengawasan dan penindakan, semuanya digital dan real time,” kata Jajang.

Ia mendorong integrasi sistem antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan kepolisian, perbankan, dan pelaku usaha, sehingga data transaksi yang menjadi objek pajak dapat terekam otomatis.

“Kalau data lengkap, potensi underreporting bisa ditekan. Ini bukan semata-mata penertiban, tetapi penyeimbangan kewajiban dengan kemudahan layanan.”ungkapnya.

Jajang juga menilai audit kepatuhan harus diperkuat, terutama pada sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, serta pajak bahan bakar dan pajak rokok.

Baca juga :  BNN Provinsi Jawa Barat Musnahkan 8.213 gram Narkotika, Puluhan Ribu Warga Jabar Diselamatkan

“Audit berbasis risiko, bukan pemeriksaan acak. Gunakan data analytics untuk memetakan anomali,” tegasnya.

Strategi kedua adalah memperluas basis pemajakan. Heri menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang pesat—dengan pusat manufaktur, perdagangan, dan ekonomi kreatif—menciptakan banyak wajib pajak baru yang perlu difasilitasi untuk masuk ke sistem.

“Kita dorong registrasi massal wajib pajak daerah, terutama pelaku UMKM dan sektor ekonomi digital. Caranya bukan dengan mempersulit, tetapi memberi insentif: kemudahan pendaftaran, tarif perkenalan (introductory), dan bundling layanan perizinan dengan registrasi pajak,” jelasnya.

Ia menilai edukasi dan literasi perpajakan daerah harus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan asosiasi usaha, kampus, serta platform digital.

Dalam konteks restrukturisasi pajak daerah sesuai regulasi nasional, Heri menilai penting untuk memastikan harmonisasi peraturan daerah.

“Kita pastikan Pergub dan Perda update, tidak saling tumpang tindih, dan pro-investasi. Kepastian regulasi itu sendiri adalah insentif,” katanya.

Anggota fraksi PKS Jabar ini juga menyoroti aset daerah yang belum dimanfaatkan optimal—tanah, bangunan, hingga hak pengelolaan—sebagai sumber PAD yang sering terabaikan. Mapping aset harus selesai, status hukumnya jelas, lalu pilih skema terbaik. Sewa jangka panjang, build-operate-transfer, atau joint development.

Baca juga :  Pesan Pj. Sekda Sumedang untuk Paskibraka

Kemudian lanjut Jajang mendorong pembentukan asset management unit lintas perangkat daerah untuk mempercepat konsolidasi data, penilaian nilai wajar, dan pemasaran aset.

“Transparansi adalah kunci, semua proses tender dan kerjasama harus traceable dan mudah diawasi publik,” tambah Jajang.

Sedangkan terkait BUMD, menurutnya, BUMD merupakan instrumen strategis untuk memperkuat PAD melalui dividen yang stabil. Namun syaratnya, BUMD harus fit for purpose dan tidak terlalu banyak tugas yang menyimpang dari inti bisnisnya.

“Pertama, portfolio review: mana BUMD yang core dan layak ekspansi, mana yang perlu restrukturisasi atau konsolidasi. Kedua, good corporate governance: komisaris dan direksi profesional berbasis kinerja, bukan sekadar representasi politik. Ketiga, performance contract yang jelas dengan target laba, efisiensi, dan inovasi layanan,” paparnya.

BUMD harus berperan dalam proyek strategis yang berdampak ekonomi sekaligus menghasilkan arus kas: pengelolaan air minum, energi terbarukan skala daerah, kawasan ekonomi, dan layanan keuangan yang inklusif.

“Kita ingin dividen yang naik kualitasnya, bukan hanya sekali-dua kali karena windfall,” pungkasnya. **

 

Previous Post

Komisi IV Akan Berikan Rekomendasi Nama Calon Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah

Next Post

Pemkab Tanbu Ambil Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kualitas SDM, Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi 2025

BeritaTerkait

Selain mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, keberadaan ODOL bisa membahayakan pengendara lain. Foto Halloriau.com
Featured

Jalan Hancur Akibat ODOL, Dishub Jabar Perketat Pengawasan Angkutan Barang

April 24, 2026
Bapemperda DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Kerja terkait Raperda tentang Bantuan Hukim Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 22 April 2026.
Featured

DPRD Kota Bandung Inisiasi Pembentukan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

April 24, 2026
Entertainment

Musisi Top, Bintang Sinetron, Siap Meriahkan Karnaval SCTV di Kota Bandung

April 24, 2026
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bandung, di Hotel Papandayan.
Featured

DPRD Dorong Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

April 23, 2026
Featured

83,8 Persen Warga Puas, Perubahan di Sekolah Bandung Mulai Terasa

April 23, 2026
Featured

Hasil Survei 85,9 Persen Warga Menyatakan Puas Terhadap Layanan Kesehatan

April 23, 2026
Next Post

Pemkab Tanbu Ambil Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kualitas SDM, Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi 2025

No Result
View All Result

Berita Terkini

Selain mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, keberadaan ODOL bisa membahayakan pengendara lain. Foto Halloriau.com

Jalan Hancur Akibat ODOL, Dishub Jabar Perketat Pengawasan Angkutan Barang

April 24, 2026

LSM Pemuda Geruduk Kejati Jabar, Desak Usut Proyek Rumah Dinas Wali Kota Cimahi

April 24, 2026
Bapemperda DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Kerja terkait Raperda tentang Bantuan Hukim Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 22 April 2026.

DPRD Kota Bandung Inisiasi Pembentukan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

April 24, 2026

Musisi Top, Bintang Sinetron, Siap Meriahkan Karnaval SCTV di Kota Bandung

April 24, 2026
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bandung, di Hotel Papandayan.

DPRD Dorong Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

April 23, 2026
Patroli Cyber

Patrolicyber.com - Membangun Bangsa Indonesia

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Lt.2 Komp. Stadion Sidolig) Kota Bandung
Email: redaksipatrolicyber@gmail.com

  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik

Patrolicyber.com © 2020 MFC

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • Entertainment
  • TNI-Polri
  • Hukum
    • Kronik
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
    • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Patrolicyber.com © 2020 MFC