SUMEDANG,– Usai meninjau digitalisasi Perlinsos di Desa Mekarjaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini melanjutkan kunjungannya ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang didampingi Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, Rabu (12/08/2026).
Rini mengapresiasi keberadaan dan pengelolaan MPP Sumedang yang dinilainya telah menghadirkan pelayanan publik secara terintegrasi, sekaligus mampu memadukan transformasi digital dengan pelayanan tatap muka.
Menurut Rini, MPP Sumedang menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak harus menghilangkan sentuhan langsung kepada masyarakat. Sebaliknya, teknologi harus digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan, sementara layanan tatap muka tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemkab Sumedang dalam membangun pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“MPP Sumedang ini sudah baik. Yang paling penting bagaimana digitalisasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi pelayanan tatap muka tetap ada bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Rini.
Rini menegaskan bahwa transformasi digital tidak berarti menghilangkan pelayanan secara langsung.
Menurutnya, layanan tatap muka tetap harus tersedia bagi masyarakat yang belum mampu atau membutuhkan bantuan dalam mengakses layanan digital.
Selain aspek digitalisasi, Rini menyoroti pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Di MPP Sumedang, masyarakat yang akan menerima layanan turut diajak menandatangani pakta integritas.
“Masyarakat juga harus berintegritas itu tidak hanya para pemberi layanan, Jadi sama-sama berkontribusi,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan, Kabupaten Sumedang sendiri menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi Perlinsos.
Program yang sebelumnya diterapkan sebagai pilot project di 43 kabupaten/kota tersebut kini diperluas hingga mencakup 100 kabupaten/kota.
“Alahmdulilah Sumedang mencatat capaian cukup signifikan. Dalam kurun waktu 24 jam, sebanyak 11.662 kepala keluarga (KK) berhasil didigitalisasi datanya dan ini tentunya menjadi kebanggan bagi Kabupaten Sumedang,”ujar Dony.
Ditambahkan Dony, transformasi digital yang dilakukan Pemkab Sumedang merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, tepat sasaran, dan transparan.
“Digitalisasi ini kita dorong bukan sekadar untuk mengubah pelayanan menjadi digital, tetapi yang paling penting adalah memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya dengan tepat,” ujar Bupati Dony.
Menurutnya, integrasi data menjadi kunci agar pemerintah dapat mengambil kebijakan secara lebih akurat, khususnya dalam memastikan program perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan data yang terintegrasi dan terverifikasi, kita bisa lebih cepat mengetahui kondisi masyarakat. Ini akan memperkuat ketepatan sasaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya. (hms/bon)
