BANDUNG,- Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung melalui rapat kerja yang digelar Selasa, 14 Juli 2026.
Dalam rapat kerja tersebut, DPRD menekankan pentingnya penguatan peran bank yang dikenal sebagai Bank Bandung itu melalui dukungan penuh Pemerintah Kota Bandung, penyempurnaan regulasi, serta transformasi kelembagaan agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa mengatakan, pembahasan Raperda perlu didukung dengan penyusunan matriks sebagai acuan agar proses pendalaman pasal lebih sistematis dan terarah.
Menurut Bagja, Bank Bandung harus lebih dahulu memperoleh kepercayaan dari Pemerintah Kota Bandung sebelum dipercaya masyarakat. Bentuk dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian peran strategis kepada BPR dalam pengelolaan kas daerah, layanan payroll pegawai PPPK maupun tenaga outsourcing, hingga berbagai layanan keuangan pemerintah lainnya.
“Pada intinya, BPR harus diberikan kepercayaan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Bandung. Ini merupakan bentuk political will pemerintah daerah agar BPR memiliki ruang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan Perlu Diperkuat
Bagja juga menilai mekanisme pengawasan terhadap BPR perlu diperkuat dalam Raperda karena belum diatur secara optimal dalam ketentuan yang ada saat ini. Oleh karena itu, Pansus akan melakukan pembahasan lebih mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD) sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.
Selain itu, Bagja mendorong adanya kebijakan yang mengikat agar bidang usaha yang dapat dikelola Bank Bandung memiliki kepastian. Menurut dia, Bank Bandung tidak bisa dibiarkan bersaing secara bebas dengan bank umum tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani mengakui kondisi Bank Bandung saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) hingga persoalan kapasitas sumber daya manusia. Meski demikian, Ia tetap optimistis BPR Bandung dapat bangkit.
Menurut Indri, optimisme tersebut semakin menguat setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). Dari kunjungan tersebut, Pansus memperoleh banyak masukan mengenai strategi transformasi BPR menjadi Perseroda.
“Kita harus memiliki semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui Pansus 18 ini kita ingin menghadirkan perubahan sehingga BPR Bandung dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi Kota Bandung,” katanya.
Indri menilai transformasi BPR harus diarahkan untuk memperkuat kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan industri kreatif.
Ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap BPR Bandung. Berdasarkan pengalamannya saat bertemu kelompok masyarakat, masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan maupun layanan BPR Bandung.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar sosialisasi dilakukan secara lebih masif dengan melibatkan Bagian Perekonomian, OPD terkait, serta memperkuat promosi melalui media digital.
Selain itu, Indri mendorong sinergi dengan OPD yang membina pelaku UMKM sehingga program pembiayaan BPR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas basis nasabah BPR Bandung.
“Kita samakan visi dan spirit untuk membangun kembali BPR Bandung. Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin BPR Bandung dapat bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD Kota Bandung,” katanya.**
