SUMEDANG,– Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meluncurkan sebuah aplikasi bernama “Sijagur” atau Sistem Aplikasi Kerja Terukur.
Melalui Sijagur, diharapkan setiap perangkat daerah bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena pimpinan bisa mengevaluasi semua capaian kinerja masing-masing perangkat daerah melalui aplikasi tersebut.
“Jadi kami bisa memonitor perhari terkait dengan pelaporan pengadaan barang dan jasanya. Kami akan tahu tahapannya sudah sampai mana,” ucap Bupati di Gedung Negara saat launching Sijagur.
Selain capaian kinerja, lanjut Bupati, bisa dilihat pula capaian penyerapan anggaran, dan realisasi pembangunan fisik dari tiap perangkat daerah.
“Jadi tiap hari setiap SKPD dituntut untuk laporannya. Kami akan melihat mana SKPD yang cepat dan mana SKPD yang lambat. Itu akan berdampak pada posisi SKPD tersebut ke depannya,” ujarnya.
Menurut Bupati, dengan Sijagur, kinerja setiap perangkat daerah bisa terukur dan masing-masing akan terpacu untuk terus meningkatkan kinerjanya, mencapai target waktu, target fisik, target penyerapan anggaran dan target kinerja.
“Inilah bentuk digitalisasi yang mempermudah dan mempercepat dalam melakukan evalusi, monitoring dan pengendalian,” ungkapnya.
Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan yang turut hadir mengungkapkan, pemantauan atau evaluasi diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang ‘bergeser’ dari rencana sebelumnya dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah antisipatif.
“Evaluasi yang dilakukan harus dapat memberikan informasi terkait input dan output, hasil, manfaat dan dampak,” ujarnya.
Wabup mengatakan, Tahun 2022 Kabupaten Sumedang harus Melesat yang berarti melayani lebih berkualitas dan cepat.
“Ini bukan hanya jargon. Kami ingin pastikan Sumedang melesat dari sisi penyerapan anggaran, melesat dari sisi realisasi kinerja, melesat dari sisi pengendalian barang dan jasa, lalu melesat dari sisi realisasi fisik,” tuturnya.
Menurut Wabup, kinerja perangkat daerah di tahun 2022 harus di atas rata-rata sehingga di tahun 2023 kinerja pemerintahan bisa lebih optimal.
“Jika kinerja pemerintahan optimal maka semua indikator makro pembangunan mulai dari LPE , angka kemiskinan, IPM, indeks gini dan pengangguran bisa melampaui target,” katanya. (bs/hms)
