TANAH BUMBU, – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) terus mempersiapkan arah pembangunan daerah jangka menengah melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029. Langkah strategis tersebut dibahas dalam kegiatan ekspose yang digelar di Aula DP3AP2KB Tanah Bumbu, Batulicin, pada Senin, 11 Mei 2026.
Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M., melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Erli Yuli Susanti, menegaskan bahwa penyusunan PJPK menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pembangunan kependudukan di masa depan.
Menurut Erli, dokumen PJPK akan menjadi pedoman strategis pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kondisi, pertumbuhan, dan dinamika kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu.
“PJPK ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran,” ujar Erli Yuli Susanti.
Ia menjelaskan, pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan, hingga kesiapan daerah menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di masa mendatang.
Karena itu, penyusunan roadmap kependudukan dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Erli juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyusun kebijakan kependudukan. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat implementasi program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan agar kebijakan kependudukan yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh,” tambahnya.
Kegiatan ekspose tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari proses penyelarasan program lintas sektor.
Turut hadir sebagai narasumber, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Dr. Suratno. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai aspek strategis pembangunan kependudukan, mulai dari peningkatan kualitas SDM, pengendalian jumlah penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan antarinstansi.
Prof. Suratno menilai persoalan kependudukan harus ditangani secara terpadu karena berkaitan erat dengan berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, hingga lingkungan hidup.
“Pembangunan kependudukan tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja sama lintas instansi agar implementasi kebijakan berjalan optimal dan tujuan pembangunan dapat tercapai,” jelasnya.
Melalui kegiatan ekspose ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 dapat berjalan optimal dan menjadi pedoman strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa mendatang. (Ag)
