BANDUNG,- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya agar seluruh wilayah Kota Bandung bisa menikmati akses air bersih secara merata.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui, hal tersebut menjadi tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah.
“Idealnya semua RW di Kota Bandung sudah terlayani air bersih PDAM. Kami ingin terus meningkatkan cakupan ini, tapi memang tidak mudah,” ujar Farhan pada kegiatan Siskamling Siaga Bencana Kelurahan Cibuntu, Rabu 22 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama adalah terbatasnya sumber air baku di wilayah Kota Bandung.
“Bandung ini tidak punya situ atau waduk yang bisa jadi sumber air baku. Dulu ada beberapa situ di Bandung, tapi sekarang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi PDAM harus mengambil air dari wilayah kabupaten, dan itu tidak mudah serta biayanya tinggi,” jelasnya.
Selain itu, tingkat kebocoran air PDAM juga masih cukup tinggi. Hal ini menjadi fokus perhatian agar efisiensi distribusi air bisa terus ditingkatkan.
Bagi wilayah yang belum mendapatkan layanan PDAM, Farhan menyebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) akan melakukan pendataan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
“Kalau ada warga yang belum dapat layanan PDAM, DPKP akan turun untuk mendata dan memastikan bisa mendapat bantuan air bersih,” katanya.
Selain upaya dari pemerintah, beberapa pihak swasta juga turut membantu, termasuk pabrik-pabrik yang memiliki konsumsi air tanah cukup besar.
“Salah satunya dari Bappenda, mendorong kepada pabrik-pabrik yang bersedia membagikan air bersih ke warga sekitar. Karena mereka punya kapasitas penggunaan air tanah yang besar,” tambahnya.
Farhan mengatakan, akses air bersih adalah hak dasar masyarakat, sama pentingnya dengan administrasi kependudukan.
“Air bersih ini kebutuhan mendasar. Setelah hak administrasi kependudukan, hak atas air bersih juga harus kita penuhi sebagai bagian dari hak asasi manusia,” tegasnya. **
