KAB. BANDUNG,- Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kab. Bandung yang lolos verifikasi harus direhab ringan, sedang dan berat.
Ada pula sekolah yang menerima bantuan untuk ruang kelas baru (RKB) dari pemerintah, atau biasa disebut Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.
Bantuan tersebut diantaranya untuk rehab ruang kelas (RRK), WC dan lain sebagainya.
Salah seorang tokoh pemerhati pendidikan di Kabupaten Bandung, Nandi H menyebutkan, kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidik patut apresiasi dan didukung semua pihak. Namun, kata dia, segala bentuk penggunaan biaya harus tetap harus diawasi semua pihak.
“Jika berkaca pada tahun lalu, tersiar kabar bahwa sekolah yang mendapatak RRK diduga harus mengeluarkan uang Rp 5-7 juta. Aalagi untuk RKB, muncul dugaan sekolah harus mengeluarkan dana hingga puluhan juta,” jelas Nandi.
Selain itu, terindikasi uang pungutan tersebut diserahkan pada oknum pejabat rakus melalui oknum kepala sekolah kepercayaannya.
Sementara itu, nara sumber lain mengaku heran atas kinerja aparat penegak hukum yang digadang-gadang tegas, namun manakala ada dugaan RKB dan RRK untuk SMP di Kab.Bandung tahun 2016/17 dijadikan proyek oknum APH malah Diam.
“Dengan demikian, bantuan RKB dan RRK tahun 2018 untuk SMPN tertentu patut diduga telah diwarnai pungutan liar (pungli),” pungkasnya.
A56
