MAYBRAT,– Dalam upaya yang tak kenal lelah untuk memerangi korupsi, Pj. Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu mengambil langkah penting dengan membuka rapat koordinasi pencegahan korupsi, di Gedung Samusiret, Maybrat, Senin (26/2/2024).
“Acara ini menandai sebuah momen penting, mengumpulkan para pejabat pemerintahan dan stakeholder terkait untuk bersama-sama memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah,” kata Bernhard.
Direktur Satpol PP dan Linmas itu juga menekankan pentingnya menjalankan Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2024 dengan serius.
“Ada tujuh area intervensi yang mencakup aspek-aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi,” tambahnya.
Area-area tersebut, imbuh Bernhard, adalah perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
“Pemkab Maybrat telah melakukan langkah-langkah strategis mengatasi penertiban aset, yaitu penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Sorong, Koordinasi dengan KPKNL Sorong tentang lelang kendaraan, melaksanakan penilaian kendaraan dinas dengan KJPP, melakukan inventarisasi ulang atas kendaraan yang digunakan ASN dan melakukan penertiban bagi ASN yang memiliki kendaraan lebih dari satu,” paparnya.
Selain itu, Bernhard juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi keuangan dan pajak sebagai langkah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pemda Maybrat telah mulai menata ulang sistem administrasi keuangan dan pajak untuk memastikan akuntabilitas dan mengurangi celah praktik korupsi. Kita harus memastikan bahwa setiap yang dikelola pemerintah digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
“Penataan administrasi keuangan dan pajak ini adalah fondasi kita untuk membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” tandas Pj. Bupati Maybrat.
Sementara itu, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Ketua Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi, Dian Patria memberikan pemaparan mendalam tentang praktik korupsi yang sering terjadi di pemerintah daerah.
Melalui presentasinya, Dian Patria mengajak untuk melakukan refleksi diri dan meningkatkan kemauan untuk bekerja dengan integritas.
Dian juga menekankan pentingnya pelaksanaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2024 dengan baik.
“MCP merupakan inisiatif KPK untuk memonitoring dan mengevaluasi langsung upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Melalui MCP, kita dapat mengidentifikasi secara dini potensi risiko korupsi dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindarinya,” jelas Dian Patria.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah Kabupaten Maybrat untuk mengeliminasi korupsi. Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat dari semua pihak, Kabupaten Maybrat bertekad untuk menjadi contoh daerah yang bersih dan transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. (Abas)
