Soal Proyek Marcusuar Kawasan Metropolitan Rebana, Wakil Ketua Pansus Mengaku Kaget

BANDUNG,- Wakil Ketua Pansus IX yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat tahun 2018-2023, Yunandar R. Eka Perwira sempat kaget ketika pihak eksekutif menyodorkan program Kawasan Metropolitan Rebana untuk dibahas dan dimasukkan dalam Raperda Perubahan RPJMD. Padahal dalam Perda RPJMD Jabar 2018-2023 tidak ada sama sekali.

“Terus terang, kami semua di Pansus IX  kaget, ketika menerima sodoran bahan proyek Marcusuar Kawasan Metropolitan Rebana yang mencangkup 7 kabupaten/kota dari pihak eksekutif. Padahal dalam pada Perda RPJMD 2018-2023 tidak ada sama sekali,” ujar Eka saat ditemui di ruang kerja anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Rabu (3/2/2021).

Baca juga :  140 Anak Ikuti Sunat Masal dalam Rangka Hari Jadi ke 163 Kabupaten Cilacap

Apa yang membuat Pansus IX kaget, menurut Yunandar ada beberapa alasan, diantaranya, menyesuaikan dengan RPJMN karena terpilihnya presiden baru tahun 2019,  maka RPJMD yang dibuat tahun 2018 harus menyesuaikan dengan RPJMN.

“Kedua terkait dengan Permendagri No. 90 tahun 2020, tentang struktur pemerintahan yang harus diikuti. Ketiga terkait dengan kondisi Pandemi Covid 19, akibat Pandemi Covid 19 ini harus merubah strategi, merubah program merubah paradigma,  dan lain sebagainya,  Ke-empat, terkait bagaimana kondisi ekonomi sekarang,” jelasnya.

Namun, kata dia, ditengah perjalanan pembahasan Raperda Perubahan RPJMD, pihak eksekutif menyodorkan proyek Marcusuar Kawasan Metropolitan Rebana yang tidak ada kaitannya dengan 4 program tersebut.

Baca juga :  Kompi 2 Yon A Por Brimob Jabar Bantu Pemerintah Percepat Penanganan Corona

Dijelaskan, program-program baru yang bukan sekedar program baru justru  perombakan sistem perekononomian di Jawa Barat, dengan  membuka 13 kawasan peruntukkan  industri baru di 7 kabupaten dan kota, meliputi Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Subang dan Kabupaten Kuningan semuanya akan menjadi kawasan industri.

“Padahal di 7 kab/kota tersebut belum tentu cocok untuk dijadikan kawasan pusat industri (KPI). Bahkan Kawasan Pusat Industri di Kab Karawang dan Bekasi saja, hingga kini menimbulkan masalah dari sisi lingkungan dan ketahanan pangan,” jelasnya. (el)

BeritaTerkait

Next Post