SUMEDANG,– Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengikuti rapat video conference yang diinisiasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Koordinator Wilayah V dalam rangka koordinasi dan monitoring Bansos Covid-19, Senin (11/05/2020).
Acara dilangsungkan di Gedung Negara Sumedang. Turut hadir mendampingi Sekda Herman Suryatman, Inspektur Kabupaten Sumedang Subagio, Kepala BPMD Endah Kusyaman, Kepala Bapppeda Tuti Ruswati, Kepala Disdukcapil Achmad Kusnadi, Asisten Administrasi Nasam, Asisten Pembangunan Hilman Taufik WS, Kepala Pelaksana BPBD Ayi Rusmana, dan Ketua Apdesi Andre Yansyah M.
Selain oleh Kabupaten Sumedang, video conference diikuti pula oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung.
Saat ditemui seusai rapat, Bupati H. Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang diundang oleh KPK untuk memaparkan pendataan dan realisasi Bansos yang sudah terealisasi di Kabupaten Sumedang dan juga laporan JPS melalui aplikasi “Sapawarga”.
“KPK mengapresiasi Pemda Sumedang yang dipandang telah melakukan pendataan dengan baik. Terbukti data aplikasi ‘Sapawarga’-nya bisa masuk ke Provinsi mencapai 92 % lebih,” terangnya.
Dikatakan, KPK ingin mendapatkan informasi secara langsung langkah seperti apa yang dilakukan Dinsos Sumedang dalam pendataan dan penyaluran Bansos di Sumedang serta ingin melihat penganggaran untuk Covid-19 di Sumedang.
“Hari ini kami harus memaparkan berkaitan dengan pendataan dan Bansos untuk Covid-19 dihadapan Korwil V KPK. Alhamdulilah apa yang kami lakukan di Sumedang ini diapresiasi oleh KPK,” kata bupati.
Ia juga menambahkan, tentunya hal tersebut menjadi motivasi bagi Pemda Kabupaten Sumedang untuk lebih baik lagi dari apa yang telah dilakukan selama ini.
“Walaupun dirasakan saat-saat ini masih banyak kekurangan, kami akan terus tingkatkan ikhtiar ini, terutama dalam rangka pendataan akan lebih baik lagi,” katanya.
Dikatakan, pihaknya sudah menyiapkan aplikasi “Mauneh” untuk memadankan data DTKS dan non DTKS yang disinergikan pula dengan aplikasi Sapawarga dan SIKSNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Pembicara dari KPK Korwil V Tri Budi Rochmanto menyampaikan apresiasinya kepada Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung yang dipandang baik dalam penanganan Covid-19, khususnya Jaring Pengaman Sosial.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dilapangan DTKS sudah menjadi rujukan. Baik Kabupaten Sumedang maupun bandung sudah memakai IT yang satu menggunakan aplikasi Mauneh yang satu menggunakan Puskesos SLRT Sabilulungan,” katanya.
Yang menjadi point, menurutnya adalah bagaimana pengolahan data bisa menjadi cepat dan mudah dengan menggunakan kedua aplikasi tersebut.
“Kami harapkan bahwa momentum ini menjadi momentum untuk melakukan updating data DTKS,” katanya.
Ia juga berharap transparansi dalam proses bantuan sosial, baik mekanisme penyalurannya maupun tata kelolanya.
“Tolong dipastikan yang non tunai dimitigasi resikonya, tidak ada penyelewengan-penyelewengan meliputi hal tersebut,” imbuhnya.
Terakhir, ia berharap penyaluran tersebut tidak juga menciptakan riak-riak permasalahan di masyarakat. “Kita berharap prosesnya secara lancar, transparan dan benar sesuai dengan aturan sehingga hasilnyapun sesuai dengan yang kita harapkan,” katanya. (bn/bs)
