SUMEDANG,– Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan program perumahan rakyat, termasuk Bedah Rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dalam kesempatan itu, Bupati Dony menegaskan bahwa program BSPS di Sumedang tidak hanya fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni, tetapi juga menjadi strategi terpadu untuk mengentaskan kemiskinan.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah. Masyarakat yang mendapatkan bantuan juga didorong untuk mandiri, bahkan diberikan modal usaha. Layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, BPJS, hingga ketenagakerjaan turut dipastikan terpenuhi,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi solusi menyeluruh.
“Sekali dayung, banyak persoalan terselesaikan. Inilah yang sedang kami dorong di Sumedang,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah pusat akan meluncurkan program besar Bedah Rumah secara nasional pada 13 April mendatang, dengan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah prioritas.
“Program ini adalah arahan langsung Presiden untuk memastikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan manfaatnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang menyasar UMKM, kontraktor, hingga toko bangunan, dengan bunga rendah sekitar 0,5 persen dan tanpa agunan untuk plafon tertentu.
“Dalam tiga bulan terakhir, penyaluran KUR perumahan sudah mencapai sekitar Rp10 triliun. Ini menunjukkan program ini mampu menggerakkan ekonomi secara nyata,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan rumah susun, khususnya di kawasan strategis seperti Bekasi dan Depok, guna menjawab backlog perumahan di perkotaan.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya kemudahan akses masyarakat terhadap program bantuan perumahan.
Ia mengungkapkan, ke depan akan diluncurkan aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat mengusulkan langsung rumah tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan.
“Siapa pun bisa melaporkan, baik pemilik rumah, tetangga, maupun masyarakat umum. Nanti akan diverifikasi sesuai kriteria. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berbasis data dari masyarakat langsung,” ungkapnya.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan signifikan jumlah rumah yang diperbaiki, dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya menjadi 400 ribu unit pada tahun ini secara nasional. (hms/bon)
