Telat Laporkan LPPDK, Paslon Terancam Sanksi Tegas

SUMEDANG,- Terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang pada 27 Juni mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang menggelar sosialisasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di Ruang Rapat KPU Kab. Sumedang, Jumat (22/6).

Perwakilan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI Jawa Barat, panwaslu serta bendahara dari masing-masing pasangan calon pemimpin Sumedang pun hadir dalam sosialisasi ini.

Anggota Komisioner serta Kepala Divisi (Kadiv) Umum dan Logistik KPU Sumedang Usman Ruhiyat menjelaskan, kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan LPPDK kepada para tim sukses terutama bendahara paslon.

“Dalam hal ini, kita mengingatkan kepada seluruh paslon terutama bendahara paslon bahwa satu hari setelah masa kampanye berakhir, atau hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, seluruh paslon wajib menyampaikan LPPDK disertai bukti-buktinya kepada KPU Kab. Sumedang, paling lambat jam 18.00 wib,” jelas Usman.

Baca juga :  Simulasi Tempat Hiburan Sesuai Permohonan

Kemudian, imbuh dia, satu hari setelah berkas LPPDK tersebut diterima, pihaknya akan langsung sampaikan kepada Pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab. Sumedang.

“KAP akan melakukan audit LPPDK setiap paslon. Satu paslon lantas bakal diaudit oleh satu auditor,” ujar dia.
Ia mengimbau kepada seluruh paslon, jika ada keterlambatan atau bahkan ada paslon yang tidak menyerahkan LPPDK-nya, maka KPU Kab. Sumedang akan memberikan sanksi.
“Andai ada tanggal 24 juni 2018 mendatang terdapat paslon yang tidak menyerahkan LPPDK kepada KPU Kab. Sumedang, maka kami akan memberikan sanksi berupa dibatalkannya pencalonan terhadap paslon tersebut. Sebab, ini sesuai peraturan KPU nomor 5 mengenai dana kampanye, yaitu batas maksimal dana kampanye berkisar Rp 29,4 Miliar,” jelas Usman.

Baca juga :  Peringati HUT Ke-74 "TNI Profesional Kebanggaan Rakyat”

Dikatakan, jika pihak auditor menemukan ada salah satu paslon yang melebihi batas maksimal dana kampanye, maka KPU Kab. Sumedang akan berlaku tegas dengan membatalkan pencalonannya.

“Perlu diketahui, KPU hanya menerima LPPDK yang di serahkan oleh seluruh paslon, untuk subtansi peng-auditannya semua ada dalam ranah kewenangan pihak dari KAP, selain itu, proses audit akan dilaksanakan selama 15 hari dari penerimaan berkas LPPDK pada seluruh paslon,” tandasnya.

Abas

BeritaTerkait

Next Post