BANDUNG,- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, rasio gini Kota Bandung turun dari 0,44 menjadi 0,42. Kendati demikian, angka tersebut masih di atas rata-rata nasional.
“Ini tantangan. Walaupun turun, masih jauh di atas standar nasional,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (19/2/2026).
Penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ketimpangan. Pergerakan warga dari desil 1–5 ke desil 6 memang menandakan perbaikan, tetapi sekaligus menimbulkan risiko baru terkait akses bantuan sosial.
Selain itu, persoalan stunting menjadi sorotan utama. Berdasarkan hasil pemantauan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan Laci RW, sebanyak-banyaknya 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank.
Akibatnya, limbah rumah tangga masih dibuang langsung ke sungai. Kondisi ini memicu tingginya angka diare, yang berkontribusi pada kasus stunting.
Tak hanya itu, rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan sirkulasi udara dan pencahayaan buruk turut memicu tingginya kasus tuberkulosis (TBC).
Farhan menilai persoalan septic tank tidak sederhana. Banyak rumah di gang padat memiliki toilet di bagian belakang yang menghadap sungai.
Untuk memindahkan saluran ke septic tank komunal di depan rumah, warga membutuhkan biaya sekitar Rp5 juta—angka yang cukup berat bagi sebagian masyarakat.
Sebagai solusi, Pemkot Bandung mengembangkan inovasi biotank. Jika sebelumnya satu septic tank komunal untuk 3–5 rumah menelan biaya Rp21 juta, kini bisa ditekan menjadi sekitar Rp15 juta.
Biotank tersebut tidak perlu disedot secara rutin karena menggunakan cairan pengurai seharga sekitar Rp60 ribu per tiga bulan.
Ke depan, Pemkot akan menyiapkan skema subsidi mirip program rutilahu untuk membantu biaya pemindahan saluran toilet warga.
“Ini soal keberpihakan anggaran. Kita harus hadir untuk memastikan sanitasi membaik,” ungkapnya. **
