SORONG,– Rapat monitoring dan evaluasi terkait perkembangan penanganan pengungsi di Kabupaten Maybrat, dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (17/5).
Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi masyarakat eksodus. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2023.
Rapat dihadiri berbagai pejabat penting, termasuk Yakob M. Kareth yang mewakili Pj. Gubernur Papua Barat Daya, serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong.
Turut serta dalam rapat ini adalah perwakilan dari Pj Bupati Sorong dan Tambrauw.
Pj Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu didampingi Sekretaris Daerah, Koordinator Tim Penanganan Masyarakat Eksodus, Kapolres Maybrat, Ketua DPRD, dan perwakilan dari Dandim 1809/Maybrat, memberikan presentasi terperinci mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi krisis pengungsi.
Menurut laporan yang disampaikan, sebanyak 998 kepala keluarga telah berhasil kembali ke daerah asal mereka. Hasil ini mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, yang menganggap ini sebagai pencapaian penting.
Bernhard menjelaskan upaya perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan, termasuk perbaikan jalan sepanjang 47 kilometer yang telah memberikan akses yang lebih baik ke berbagai fasilitas dan layanan penting bagi masyarakat.
Salah satu momen penting yang disorot dalam rapat adalah penyelenggaraan Perayaan Hari Natal di Kampung Ayata, daerah yang sebelumnya dikenal sangat rawan.
“Acara ini tidak hanya menjadi simbol dari pemulihan keamanan tetapi juga dari persatuan dan harapan bagi masyarakat,” kata Bernhard.
Sementara Togap Simangunsong menyatakan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung upaya-upaya lanjutan yang dibutuhkan agar konflik sosial yang masih tersisa bisa cepat teratasi.
“Kami akan terus mendukung Kabupaten Maybrat dalam usaha-usaha mereka mengatasi dampak dari situasi eksodus dan memastikan bahwa semua masyarakat dapat kembali ke kehidupan yang normal,” katanya.
Rapat ini menandai langkah penting dalam upaya berkelanjutan untuk mengatasi dampak dari krisis pengungsi di Papua Barat, dan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan kestabilan dan kesejahteraan bagi Kabupaten Maybrat. (Abas)
