SORONG,– Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., memimpin audiensi dengan para pencari kerja (pencaker) Suku Moi di ruang rapat Wali Kota Sorong, Senin (14/10).
Bernhard memberikan motivasi agar pencaker dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kehadiran Wali Kota dalam audiensi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pencaker, terutama dari suku asli Papua.
Dalam arahannya, Dr. Bernhard menganjurkan para pencaker untuk memilih “kamar” atau lowongan atau kuota yang memiliki peluang besar. Hal ini penting agar para pencaker dapat meningkatkan peluang lolos seleksi, meskipun nilai yang diperoleh dari hasil tes tidak terlalu tinggi.
Pemilihan posisi yang tepat diharapkan dapat membantu pencaker dalam menghadapi persaingan ketat. Dengan strategi yang tepat, peluang kerja bagi pencaker suku Moi dapat lebih terbuka.
Bernhard juga mengingatkan pentingnya persiapan dalam menghadapi seleksi, baik secara teknis maupun mental.
Pj Wali Kota Sorong juga telah menginstruksikan BKPSDM untuk mengadakan simulasi tes, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Simulasi ini bertujuan agar para pencaker dapat jenis soal menggunakan komputer yang akan dihadapi dalam seleksi sesungguhnya.
Diharapkan, dengan adanya simulasi, tingkat kesiapan dan kepercayaan diri pencaker meningkat. Pemerintah Kota Sorong berupaya menyediakan wadah bagi pencaker untuk berlatih dan mengasah kemampuan.
Program simulasi ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap OAP agar dapat bersaing dalam seleksi pekerjaan.
Selain itu, Bernhard meminta koordinator pencaker untuk terus berkoordinasi dan mengevaluasi data terkait kuota “kamar” atau lowongan antara “kamar” OAP dan “kamar” non-OAP bersama BKPSDM Kota Sorong.
Langkah ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi kuota yang dapat merugikan salah satu pihak.
Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses seleksi berjalan dengan adil dan transparan. Koordinasi yang baik antara pencaker dan BKPSDM diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan kuota lowongan.
Dengan begitu, setiap pencaker memiliki kesempatan yang sama sesuai kualifikasi dan persyaratan yang berlaku.
Bernhard juga menegaskan bahwa peran Pemerintah Kota Sorong dalam proses ini bersifat fasilitatif dan tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi hasil seleksi.
Ia menyatakan bahwa seluruh keputusan seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan hasilnya bergantung pada nilai tes masing-masing pencaker.
Pemerintah Kota hanya bertugas mempersiapkan para pencaker sebaik mungkin untuk menghadapi seleksi tersebut. Dengan demikian, seluruh proses seleksi diharapkan dapat berjalan objektif dan transparan.
Bernhard menekankan pentingnya persiapan yang matang agar pencaker dapat meraih hasil terbaik dan siap bersaing dalam dunia kerja. (Abas)
