SORONG,– Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., memberikan materi penting tentang kebijakan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRK Kabupaten Tambrauw, Jumat (13/12).
Acara yang berlangsung di Hotel Vega, Sorong, ini bertujuan memperkuat pemahaman anggota DPRK terkait peran strategis mereka sebagai mitra kepala daerah.
Dalam materinya, Bernhard menekankan bahwa DPRK dan kepala daerah memiliki kedudukan yang setara untuk bersama-sama memajukan daerah.
Kolaborasi ini diperlukan untuk menyelesaikan persoalan daerah seperti stunting, kemiskinan, dan pelayanan publik. Penekanan diberikan pada pentingnya kerja sama untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bernhard mencontohkan upaya penanganan stunting sebagai ilustrasi konkret kolaborasi antara DPRK dan kepala daerah. Dalam proses ini, DPRK bertugas membuat regulasi dan menyiapkan anggaran, sedangkan kepala daerah menjalankan kesepakatan yang telah disusun bersama.
Kepala daerah harus memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan pengawasan DPRK untuk mencapai hasil yang optimal. Sinergi yang baik antara kedua pihak, menurutnya, akan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam paparannya, Pj Wali Kota juga memperkenalkan empat paradigma modern yang dikenal sebagai public service logic.
Paradigma ini kini menjadi pendekatan utama dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Salah satunya adalah Digital Governance, yang mendorong sistem pemerintahan interaktif, responsif, dan berbasis teknologi.
Selain itu, New Public Service (NPS) menekankan pembangunan hubungan berbasis kepercayaan dan kolaborasi dengan masyarakat.
Reformasi birokrasi juga menjadi fokus untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan orientasi pada hasil dan dampak nyata.
Paradigma kontemporer lainnya adalah pendekatan inklusif yang terbuka terhadap inovasi, dengan fleksibilitas dan keterlibatan masyarakat sebagai kunci utama.
Pj Wali Kota menjelaskan bahwa penerapan paradigma ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan efisien.
Dengan paradigma ini, DPRK dapat memainkan peran strategis dalam pengawasan dan pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keterlibatan masyarakat adalah pijakan penting dalam setiap proses kebijakan yang kita lakukan,” kata Bernhard.
Ia juga mendorong anggota DPRK untuk terus meningkatkan kapasitas mereka sesuai dengan tantangan zaman.
Acara ini diakhiri dengan pesan motivasi dari Pj Wali Kota kepada anggota DPRK Tambrauw agar selalu menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas mereka.
Kolaborasi antara DPRK dan kepala daerah, tegasnya, adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan orientasi ini.
“Mari bersama-sama kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara DPRK Tambrauw dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw ke depannya. (Abas)
