KAB. PURWAKARTA – Fenomena pergerakan tanah yang terjadi di kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu (20/4) lalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Pada Kamis (19/6) siang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau langsung ke lokasi bencana yang menyebabkan sedikitnya 256 jiwa terdampak itu.
Rombongan Kepala BNPB bersama dengan pejabat pemerintah pusat dan daerah menyaksikan dari atas kerusakan rumah-rumah di titik pergerakan tanah. Rombongan tidak dianjurkan mendekat karena pergerakan tanah masih terjadi hingga siang hari ini, apalagi sehari sebelumnya hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Purwakarta sepanjang hari. Hal ini menyebabkan struktur tanah menjadi lebih labil.
Sembari meninjau, rapat teknis dilaksanakan dengan cepat. Selain Kepala BNPB dan Menko PMK, tampak hadir dalam peninjauan pejabat Pemerintah Pusat antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala BAZNAS Noor Achmad, Kepala PVMBG Hadi Wijaya, dan perwakilan dari Perhutani. Sementara itu, pejabat Pemerintah Daerah yang hadir yaitu Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hadipin.
“Melihat kerusakannya seperti ini, harus segera dilakukan relokasi karena perubahan geologi. Lokasi ini tidak lagi aman untuk ditempati. Oleh karena itu, kita harus segera menentukan skenario relokasinya seperti apa”, jelas Menko PMK Pratikno.
“Yang jelas tidak ada pembangunan huntara (hunian sementara) tetapi langsung relokasi”, tegas Pratikno.
Lebih lanjut Kepala BNPB menjelaskan, segala bentuk kebutuhan dasar warga masyarakat yang terdampak, baik yang saat ini mengungsi terpusat maupun mengungsi mandiri akan tetap dilayani. Data terkini yang diterima oleh BNPB per Rabu (18/6) rincian jumlah warga yang mengungsi terdiri dari 145 jiwa mengungsi mandiri di rumah kerabat atau mengontrak dan 111 jiwa mengungsi di Kantor Desa Pasirmunjul.
Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak didukung oleh beberapa lembaga antara lain BNPB, Kemensos, dan Baznas.
Suharyanto menekankan fokus penanganan darurat juga salah satunya pendataan warga yang akan melaksanakan relokasi.
“Sudah ada dua opsi relokasi yakni terpusat atau mandiri. Masyarakat akan dilayani (relokasinya) sesuai dengan keinginannya. BPBD yang akan melakukan pendataan warga”, terang Suharyanto.
Terkait lahan, Suharyanto menjelaskan bahwa lahan untuk relokasi terpusat saat ini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan bersurat ke Perhutani. Sementara untuk masyarakat yang memilih relokasi mandiri dapat menggunakan tanah miliknya pribadi. Pemerintah melalui Badan Geologi akan melakukan studi kelayakan lahan untuk pembangunan hunian baru yang lebih aman bencana.
“Kalau masyarakat ingin relokasi mandiri, tunjukkan tanahnya, jika assesmen Badan Geologi menyatakan lahannya aman, maka Pemerintah akan segera bangunkan rumahnya. Mudah-mudahan proses ini bisa lebih cepat”.pungkas Suharyanto.
Selain membangun permukiman baru bagi warga terdampak, Pemerintah juga akan membangun infrastruktur guna menunjang aktivitas warga di lokasi relokasi. Pembangunan infrastruktur vital berupa akses jalan dan jembatan rencananya akan didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum ataupun BNPB. **
