BANDUNG, — Agus Satria mengapresiasi langkah yang dilakukan PJ Gubernur Jabar dengan membubarkan Jabar Quick Response (JQR) bentukan Ridwan Kamil yang hanya memenuhi misi kepentingan pribadi dan kroni kroninya.
Agus menjelaskan, JQR atau Jabar Quick Response berdiri 18 September 2018, lembaga besutan RK tersebut dibentuk tidak lama setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat.
“Sejak awal berdirinya JQR ditengarai sebagai wadah menampung para relawan pemenangan RK pasca Pilgub Jawa Barat 2018,”ujar Agus melalui sambungan selulernya Jumat (5/1/2024).
Menurut Agus, berdirinya JQR sempat memicu polemik dan resistensi tersendiri. Karena tugasnya tumpang tindih dengan Tupoksi sejumlah perangkat daerah yang sudah eksis, seperti, BPBD dan Dinsos.
“Penggunaan dana APBD, pemanfaatan fasilitas milik daerah, baik berupa kendaraan dan bangunan, hingga CSR dari sejumlah BUMD/BUMN terkesan serampangan,”kata Agus.
Lanjut Agus, jajaran JQR terkesan bergerak tanpa kordinasi kepada perangkat daerah terkait. Berlindung dan berkelit di balik nama Gubernur RK.
Meski nampak bermanfaat, tapi itu semua sejatinya adalah hasil kerja perangkat daerah. Karena JQR hanya numpang.
“Kami Menyambut baik kebijakan Pj Gubernur Jabar yang membubarkan JQR. Hanya saja guna menegakan aturan dan akuntabilitas, maka ada baiknya bila dilakukan upaya audit tahap awal terkait pemanfaatan dan penggunaan anggaran dan asset milik Pemprop Jabar,”tegas Agus.
Tambah Agus, bilamana ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, maka ada baiknya dilakukan peningkatan statusnya menjadi audit investigasi..
Dan apabila ada penyimpangan yang dilakukan team Ridwan Kamil, kami berharap PJ Gubernur melakukan pelaporan kepada APH
Bukan hanya tentang JQR yang di manfaatkan Ridwan Kamil, menjelang pencalonan Gubernur, RK pun memanfaatkan program Garam Juara yang akhirnya program tersebut sudah tidak terdengar lagi, bahkan garam juara sudah tak nampak lagi di warung warung ataupun di pasar tradisional. **
