SUMEDANG,– Anggota DPRD Sumedang dari Partai Golkar, Asep Kurnia mengatakan, hasil reses masa persidang 3 tahun 2020/2021 banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan bantuan dampak Covid-19 belum turun. Bahkan, masyarakat mengeluhkan kebijakan PPKM Darurat yang diperpanjang hingga akhir Juli mendatang.
Untuk itu, anggota DPRD mendorong Pemkab Sumedang segera merealisasikan dana bantuan Covid-19 segera turun. Entah itu dana yang berasal dari desa, Kabupaten maupun provinsi.
“Dalam reses kali ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya diundang stake holder dan peserta ke satu ruangan, kalau ini kita door to door ke masyarakat.
buy flagyl online https://yourcialisrx.com/dir/flagyl.html no prescription
Terakhir kita reses sama linmas dan guru ngaji, sekarang ini diwajibkan para anggota DPRD untuk secara door to door bertemu dan melihat langsung kondisi masyarakatnya ditengah dampak covid-19,” kata Akur, sapaan karibnya, disela reses di Dusun Bojongbolang, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Senin (19/7).
Akur mengaku menemukan berbagai keluhan keluhan warga, terumata yang di sekitar pabrik yang suaminya bekerja di rumah kan sementara, kemudian tukang parkir yang pendapatannya menurun, dan pedagang pedagang pasar kaget yang tidak bisa berjualan karena PPKM.
Akur mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan agar PPKM tak diperpanjang. Berharap Covid 19 cepat selesai karena merugikan semua pihak. Menjaga kesehatan dan tidak berkerumun adalah langkah terbaik warga untuk memutus mata rantai Covid 19. Termasuk tetap memakai masker kemana pun pergi.
“Kami juga meminta kepada Satpol PP yang juga mitra komisi 1, agar senantiasa humanis dalam menegakan Perda PPKM. Berikan pengarahan dan pendekatan secara baik baik kepada masyarakat agar masyarakat tersentuh, kemudian patuh melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya. (abas)
