BANDUNG, — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Dalam hal ini, DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Komisi 3 yang membidangi keuangan dan aset daerah, berkomitmen untuk memastikan BUMD dapat berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Jajang Rohana menilai bahwa pemberdayaan dan pengembangan BUMD harus menjadi agenda prioritas agar badan usaha milik daerah tersebut tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“BUMD harus bertransformasi menjadi badan usaha yang sehat, profesional, dan kompetitif. Kita dorong mereka untuk dikelola secara korporatif dengan tata kelola yang baik (good corporate governance),” ujar politikus PKS Jabar, asal Dapil Jabar Dua Jajang Rohana.
Jajang juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Ia menegaskan bahwa setiap penyertaan modal harus didasarkan pada kajian bisnis yang jelas, proyeksi keuntungan, dan jaminan pengelolaan yang profesional.
“Kita tidak bisa lagi asal suntik dana. Harus jelas bisnisnya apa, keuntungannya seperti apa, dan bagaimana dampaknya terhadap PAD. Kami di Komisi 3 akan sangat selektif dalam menyetujui usulan penyertaan modal, demi akuntabilitas anggaran daerah,” katanya.
Politikus senior PKS ini, mencontohkan beberapa BUMD yang memiliki potensi besar namun belum digarap secara maksimal, seperti BUMD di sektor energi dan perdagangan. Menurutnya, potensi Jawa Barat yang kaya akan sumber daya alam dan industri harus bisa dimanfaatkan melalui peran aktif BUMD.
Di samping perbaikan manajerial dan selektivitas anggaran, Heri Ukasah juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di tubuh BUMD. Ia menyarankan agar pengangkatan direksi dan komisaris tidak hanya berdasarkan kedekatan politik atau birokrasi, melainkan harus melalui proses seleksi terbuka yang mengedepankan profesionalisme.
“Kita butuh orang-orang yang memiliki visi bisnis, pengalaman manajerial, dan integritas. Kalau tidak, BUMD akan terus berjalan stagnan dan tidak mampu bersaing,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong BUMD untuk mulai mengadopsi teknologi dan digitalisasi dalam operasional mereka. Hal ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.
Jajang juga membuka wacana kolaborasi antar-BUMD, baik di dalam Jawa Barat maupun lintas daerah. Menurutnya, sinergi antar badan usaha daerah bisa menciptakan skala ekonomi yang lebih besar, memperkuat daya tawar di pasar, dan menciptakan peluang usaha baru.
“Kita juga terbuka terhadap kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP), asalkan tetap menjaga kepentingan daerah dan masyarakat. Kemitraan strategis itu penting untuk menambah modal, teknologi, dan jaringan pasar,” katanya.
Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, Jajang optimistis bahwa BUMD Jawa Barat bisa menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan BUMD tidak bisa dilepaskan dari komitmen semua pihak — mulai dari pemerintah daerah, legislatif, manajemen BUMD, hingga masyarakat sebagai pemilik manfaat akhir.
“Kami di DPRD akan terus mengawal proses ini. Keberadaan BUMD harus memberi manfaat nyata, bukan hanya simbol kelembagaan. Jika perlu, kita perbarui regulasi atau mendorong pembentukan BUMD baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masa kini,” pungkasnya. **
