Tanah Bumbu – Meningkatkan pemahaman hak anak untuk layanan publik yang ramah anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA). Bertempat di Gedung TP PKK Tanah Bumbu, baru-baru tadi.
Pelatihan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip KHA di sektor pelayanan publik ini diikuti oleh 80 peserta dari 27 instansi serta lembaga terkait.
Dengan tema “Penguatan Peran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Konvensi Hak Anak untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Ramah Anak”.
Kepala DP3AP2KB Tanbu diwakili Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PGUPPPA) Nurliana mengatakan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang hak anak di kalangan penyedia layanan publik.
Ia juga menekankan bahwa pelatihan ini merupakan langkah konkret dalam memastikan setiap kebijakan pelayanan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
“Pelatihan ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih ramah anak. Harapannya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor, implementasi hak-hak anak dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak di Kabupaten Tanah Bumbu ,” ujar Nurliana.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), Andrian Anwary, dalam sesi pemaparan materi, menjelaskan tentang pentingnya prinsip-prinsip KHA yang harus diintegrasikan dalam kebijakan dan praktek pelayanan publik.
Andrian menekankan bahwa setiap layanan yang diberikan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, dari akses pendidikan hingga perlindungan dari kekerasan.
Setelah pemaparan materi, peserta dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi KHA di masing-masing instansi. Diskusi ini diharapkan bisa menggali solusi konkrit yang dapat diadopsi di Tanah Bumbu.
Sebagai penutupan, peserta mengikuti kuis interaktif untuk mengukur sejauh mana mereka memahami materi yang telah disampaikan.
Salah satu peserta, Muhammad Rais Wildan, perwakilan dari UPTD PPA Tanah Bumbu, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat.
“Pelatihan ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan kami dapat lebih berpihak pada anak. Kami kini memiliki panduan yang lebih jelas untuk merancang kebijakan yang inklusif dan ramah anak,” ujar Wildan.
Pelatihan ini diharapkan menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan dan program yang dapat meningkatkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Tanah Bumbu. Tak hanya itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mendukung upaya Kabupaten Layak Anak (KLA) di Tanah Bumbu, serta memastikan setiap anak mendapatkan hak yang seharusnya.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan Kabupaten Tanah Bumbu semakin maju dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih ramah dan berorientasi pada hak-hak anak, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Selain itu, juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak anak di Tanah Bumbu. Juga memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA), memastikan setiap anak di daerah ini mendapatkan haknya dengan optimal. [AG)
