BANDUNG,– Komisi V DPRD Jawa Barat menyatakan, terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang akan memberikan bantuan uang tunai dan bahan pokok makanan kepada keluarga miskin baru akibat pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) belum pas.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menuturkan, kebijakan ini belum pas dilakukan saat ini karena di Jabar sendiri peningkatan angka pasien positif corona dan mereka yang terdampak belum begitu banyak.
“Untuk lingkup Jabar, sepertinya baru mau mulai, angka korban baik yang langsung maupun yang terdampak belum bisa diukur sekarang,” ujar Asep dilansir Antara, Sabtu (28/3).
Menurutnya, berdasarkan data dari Universitas Padjajaran, ada satu juta warga Jawa Barat yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi, ia menyangsikan data tersebut, karena menurutnya angka-angka terkait COVID-19 masih sangat dinamis.
“Saya khawatir kalau belum apa-apa sudah bagi-bagi uang dan sembako sementara wabahnya sendiri tidak kita antisipasi maksimal, korbannya malah akan semakin banyak yang berjatuhan,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Barat itu menyarankan Pemprov agar memprioritaskan bantuan di bidang kesehatan. Karena menurutnya para tenaga medis di Jawa Barat perlu dipersenjatai dengan maksimal.
“Kita kan melihat bagaimana kondisi para dokter dan perawat di lapangan yang hanya pakai jas hujan,” tuturnya.
Namun, jika Pemprov Jabar tetap ingin membagikan uang dan sembako, Asep berharap alat pelindung diri (APD) dan berbagai kebutuhan medis lainnya tetap dipenuhi meski secara paralel.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi kategori warga miskin baru, akibat COVID-19. Bantuan diberikan berupa uang tunai dan bahan pokok makanan dengan total nilai Rp500 ribu per kepala keluarga.
Pemprov menyiapkan anggaran Rp5 triliun dengan perkiraan satu juta kepala keluarga yang terdampak COVID-19. Uang ini diambil dari peralihan anggaran sejumlah pekerjaan infrastruktur dan perjalanan dinas tahun ini. (el)
