BANDUNG, – YS,seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) disalah satu kecamatan Kota Bandung, dilaporkan dugaan terkait pengelapan. Dakwaan yang dituduhkan adalah pasal 372 KUHP tentang penggelapan uang hasil proyek oleh pelapor seorang istri kapolres berinisial R ke Polrestabes Bandung pada tahun 2017, yang tak terima disangkut pautkan dengan laporan dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 5,9 miliar.
“Sebenarnya uang yang belum sempat terdakwa kembalikan kepada pelapor adalah sebesar Rp.183 Juta berdasarkan pengakuan terdakwa sebagaimana pada saat gelar perkara di Polrestabes Bandung,” jelas R.
Kuasa hukum terdakwa, Yoppy Sutisna yang didampingi kuasa hukum dari LBH Safa, Raisha Ketua Bankum dan Anggi Batubara sebagai Ketua LBH Safa menjelaskan, “Klien kami tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor berinisial (R), dan kalaupun ada bentuknya bukan setoran proyek, itu sudah dikembalikan kepada pelapor. Dan nilainya juga tidak mencapai sebagaimana yang ada di laporan pelapor,” ujar kuasa hukum LBH Safa, Saat dikonfirmasi wartawan di sidang perkara di Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang ke-4, Jalan Riau Bandung, Selasa (07/04/2020).
Dirinya juga menuturkan jumlah Rp 5,9 miliar yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1930/IX/2017/JBR/POLRESTABES BANDUNG, tahun 2017 dinilainya tidak rasional.
Menurut kuasa hukum terdakwa, Raisha dan Anggi Batubara menjelaskan pada saat sidang pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pelapor inisial R bersama suaminya iniasial I yang juga saat ini menjabat Kapolres Luwu Timur.
Pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah antara pelapor dan suami pelapor, terungkap bahwa terdapat perbedaan laporan mengenai jumlah nominal kerugian. Dimana dalam dakwaan tercantum bahwa jumlah kerugian suami pelapor menyebut kerugian sebesar 5,9 M, tetapi pada saat pemeriksaan keduanya secara terpisah memberikan keterangan yang berbeda-beda.
“Pelapor menyebutkan jumlah kerugian sebesar Rp 1.1 miliar, dan yang belum diserahkan terdakwa sebesar Rp 3.8 miliar dan saksi pelapor sempat menuduhkan bahwa proyek yang dikerjakan oleh terdakwa tidak ada. Kan sudah itu sudah tidak sesuai?,” kata kuasa hukum terdakwa.
“Akan tetapi pada saat pemeriksaan saksi dari Binamarga Kota Bandung dihadirkan dan menyebutkan tiga pekerjaan yang sudah dijalankan terdakwa ada dan sudah beres semua pekerjaannya,” jelasnya.
Ditambahkan, kuasa hukum terdakwa Anggi Batubara menguraikan, “Diduga pelapor menarik dana dari terdakwa karena pada saat pemeriksaan juga terungkap bahwa aliran dana banyak digunakan untuk keperluan pribadi pelapor (R). Misalnya untuk pembelian tas, perhiasan, bulu mata dan lain- lain (dapat dibuktikan dari mutasi rekening terdakwa). Terungkap juga bahwa aliran transaksi banyak dari orang -orang terdekat pelapor sendiri seperti anaknya, ibu kandung pelapor, Kakak dan ajudan suami pelapor,” ujar Anggi.
“Terungkap juga bahwa suami pelapor meminjam rekening terdakwa untuk keperluan transaksi yang diakui sendiri oleh inisial I (suami pelapor) pada saat persidangan sebagai uang pengamanan salah satu perusahaan Batubara di Kalimantan,” Sambung Raisha.
Raisha pun menegaskan, akan mengikuti proses hukum yang saat ini tengah berjalan, dan mengumpulkan bukti-bukti.
“Setiap orang boleh melaporkan jika ada dugaan yang merugikannya dengan pembuktiannya ada padanya, sebagaimana yang dikenal dalam asas hukum. Siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan dan terkait lapor balik tim hukum akan berkonsultasi dulu dengan klien. Dan saat ini masih kita kaji serta pertimbangkan dengan mengumpulkan bahan dan bukti-bukti,” pungkasnya. **
