SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten Sumedang berkolaborasi dengan Universitas Langlangbuana (Unla) untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan formal dan pelatihan.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Rektor Unla dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, di Ruang Rapat Sekda, Senin (2/3/2026).
Salah satu program yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat adalah Pelatihan Mediator Hukum.
Menurut Tuti, pelatihan ini sangat penting terutama bagi Kepala Desa dan Lurah yang kerap berhadapan dengan persoalan hukum di tengah masyarakat.
Melalui pelatihan ini, Kepala Desa dan Lurah diharapkan memiliki kapabilitas dan dapat menjalankan mediasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat melalui pendekatan restorative justice.
“Kepala Desa dan Lurah banyak berhadapan dengan masalah hukum di masyarakat. Jika mereka memiliki sertifikat mediator, diharapkan fungsi mediasi dapat berjalan optimal,” katanya.
Sekda Tuti menegaskan, program tersebut akan diprioritaskan bagi Kepala Desa dan Lurah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparatur, sehingga pemerintah benar-benar hadir dalam membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, Tuti juga menyoroti relevansi Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital yang dimiliki Unla dengan kebutuhan ASN Sumedang. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi Sumedang sebagai Smart City.
“Program studi Manajemen Pemerintahan Digital sangat relevan dengan kebutuhan ASN kita, apalagi Sumedang terus menguatkan diri sebagai smart city,” katanya.
Kerja sama ini, lanjut Tuti, menjadi salah satu indikator bagi Indeks Daya Saing Daerah sehingga Sumedang saat ini terbaik se-Jawa Barat dan kelima secara nasional.
“Kolaborasi dengan akademisi ini mendorong Indeks Daya Saing Daerah kami sehingga masuk lima besar nasional,” katanya.
Rektor Unla, A. Kamil Razak, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pemkab Sumedang akan difokuskan pada Pelatihan Mediator Hukum serta penguatan kompetensi melalui Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital.
“Pelatihan Mediator Hukum akan dilaksanakan secara online selama lima hari dan kami berharap program studi Manajemen Pemerintahan Digital dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang excellent kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang kerja sama lain, seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta pelatihan advokat, sebagai bagian dari penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Sumedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas ASN di Kabupaten Sumedang dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (hms/bon)
