SUMEDANG,– Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menjadi narasumber dalam kegiatan Sharing Session dan Hibah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, digelar di Command Center Sumedang, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang dan diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia secara daring.
Dalam paparannya, Bupati Dony Ahmad Munir memaparkan secara komprehensif arah kebijakan dan implementasi transformasi digital di Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
Ia menyebutkan, sejak awal kepemimpinannya, terdapat dua fokus utama yang menjadi fondasi pembangunan tata kelola pemerintahan, yakni reformasi birokrasi dan penerapan SPBE secara terintegrasi.
“Reformasi birokrasi yang kami lakukan bukan sekadar perubahan struktural, tetapi perubahan mindset dan budaya kerja ASN. Dari yang sebelumnya dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dari budaya manual ke digital, serta dari business as usual menjadi budaya inovatif dan adaptif terhadap perubahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, bupati menjelaskan bahwa transformasi tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan SPBE yang dirancang secara sistematis dengan pendekatan Device, Network, and Application (DNA).
“DNA ini menjadi kerangka utama kami. Device memastikan ketersediaan perangkat pendukung kerja ASN, network menjamin konektivitas yang andal hingga ke pelosok, dan application menjadi instrumen utama dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan terukur kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya aspek regulasi dalam mendukung keberlanjutan transformasi digital.
Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital sebagai payung hukum yang mengikat seluruh perangkat daerah.
“Setiap kebijakan yang kami desain harus memiliki end point yang jelas, yaitu terimplementasi dalam platform digital. Dengan demikian, tidak ada lagi program yang berjalan tanpa sistem, karena seluruhnya terdokumentasi, terukur, dan dapat dievaluasi secara real time,” ujarnya.
Dalam implementasinya, bupati mengungkapkan bahwa Pemda Sumedang telah mengembangkan berbagai aplikasi terintegrasi seperti Tahu Sumedang, WAKEPO, SIX, Simpati Jitu, e-Office, hingga layanan berbasis web mbg.sumedangkab.go.id yang mendukung berbagai sektor layanan publik.
“Seluruh aplikasi tersebut kami bangun bukan untuk memperbanyak sistem, tetapi untuk menyederhanakan layanan. Prinsip kami adalah integrasi, bukan duplikasi. Satu data, satu sistem, dan satu standar pelayanan,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data sebagai kunci keberhasilan SPBE. Menurutnya, data yang terhubung antar perangkat daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Keputusan yang baik lahir dari data yang baik. Oleh karena itu, kami membangun sistem yang mampu mengintegrasikan data lintas sektor sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan secara cepat, akurat, dan berbasis bukti (evidence-based policy),” katanya.
Dalam rangka mempercepat implementasi, Pemda Sumedang menerapkan pendekatan pentahelix dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Transformasi digital tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Harus ada orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan pentahelix, kita memastikan bahwa inovasi yang dibangun tidak hanya kuat secara sistem, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan layanan.
“Indikator utama kami adalah kepuasan masyarakat. Ketika layanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, di situlah transformasi digital dinyatakan berhasil,” tegasnya.
Sementara itu, Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa SPBE harus diposisikan sebagai arah baru dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar digitalisasi layanan.
“SPBE menentukan bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana masyarakat dilayani. Semua itu sangat bergantung pada kualitas implementasinya,” ujarnya.
Ia juga mengakui masih terdapat berbagai tantangan di daerah, seperti pembangunan TIK yang belum terintegrasi dan kesenjangan tingkat kematangan SPBE.
“Permasalahan utama kita adalah sistem yang belum terintegrasi, aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, dan data yang belum terhubung. Ini yang harus kita benahi bersama,” tuturnya.
Sarman menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah melalui APKASI.
“Kita harus saling berbagi data dan pengalaman. Keberhasilan satu daerah harus menjadi akselerator bagi daerah lain. Apa yang dilakukan Kabupaten Sumedang hari ini menjadi contoh praktik baik yang bisa direplikasi secara nasional,” pungkasnya. (hms/bon)
