BANDUNG,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengupayakan percepatan pembangunan kawasan Rebana Metropolitan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi baru di wilayah utara Jawa Barat.
Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd. menilai keberadaan Otorita Rebana tidak boleh hanya menjadi simbol administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak nyata pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Otorita Rebana ini ibarat jantung bagi ekonomi masa depan Jawa Barat. Tapi kalau tidak dioptimalkan dengan perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor yang kuat, potensi besar itu akan terbuang percuma,” ujar politisi senior Jajang Rohana asal fraksi PKS Jabar.
Menurutnya, sejak dicanangkan oleh pemerintah provinsi beberapa tahun lalu, kawasan Rebana telah menarik perhatian banyak investor karena keunggulan geografisnya. Lokasinya strategis, dekat dengan Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, dan akses langsung ke Tol Trans Jawa. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih belum optimal.
“Kita sudah punya konsep besar—Rebana sebagai kawasan industri dan ekonomi masa depan. Tapi sekarang waktunya fokus pada action plan konkret. Jangan hanya seremonial, tapi benar-benar menyentuh aspek pembangunan ekonomi rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan Rebana tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Optimalisasi Otorita Rebana harus diarahkan agar menjadi regulator sekaligus fasilitator yang memastikan seluruh kebijakan investasi selaras dengan pembangunan sosial dan lingkungan.
Salah satu tantangan besar dalam optimalisasi Otorita Rebana adalah koordinasi antarwilayah dan lembaga. Karena wilayah ini mencakup tujuh kabupaten/kota, maka diperlukan sistem tata kelola yang solid agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat.
Lanjut politisi PKS, DPRD Jawa Barat mendukung penuh penguatan peran Otorita Rebana sebagai lembaga yang memiliki kewenangan koordinatif lintas sektor.
“Jangan sampai masing-masing daerah jalan sendiri-sendiri. Otorita Rebana harus jadi pusat kendali pembangunan, sehingga semua pihak bergerak dalam satu visi: meningkatkan ekonomi kawasan secara merata,” tegasnya
Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi, terutama dalam hal perizinan investasi, pengelolaan lahan industri, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Birokrasi yang lambat dan aturan yang tumpang tindih bisa menghambat kepercayaan investor.
Menurut Jajang, optimalisasi Otorita Rebana tidak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur konektivitas. Jalan akses dari kawasan industri ke pelabuhan dan bandara harus dipercepat, begitu pula dengan jaringan utilitas seperti listrik, air, dan telekomunikasi.
“Rebana itu punya posisi strategis, tapi kalau akses logistiknya belum efisien, maka daya tarik investasi akan berkurang. Kita harus pastikan konektivitas antar simpul ekonomi benar-benar terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai penting adanya keterlibatan BUMD Jawa Barat dalam mengelola potensi ekonomi di kawasan tersebut, misalnya melalui penyediaan layanan logistik, energi, hingga pengelolaan kawasan industri terpadu. Menurutnya, sinergi antara Otorita Rebana, BUMD, dan swasta bisa menjadi kunci keberhasilan ekonomi regional. **
